Terbaru

Mengenal Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi kerap disamakan dengan Mahkamah Agung. Padahal, dari kemunculan, tugas, hingga tanggung jawab keduanya jelas jauh berbeda.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 7 Menit
Ilustrasi wewenang Mahkamah Konstitusi. Sumber: pexels.com
Ilustrasi wewenang Mahkamah Konstitusi. Sumber: pexels.com

Dibanding Mahkamah Agung, keberadaan dan wewenang Mahkamah Konstitusi di tanah air masih bisa dibilang “baru”. Mahkamah Konstitusi lahir pada 13 Agustus 2003. Dinilai dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi di negaranya. Bahkan, Indonesia merupakan negara pertama yang membentuk lembaga ini di abad ke-21.

Kesamaan nama “Mahkamah” dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seringkali membingungkan. Padahal, kedua lembaga ini memiliki banyak perbedaan, tidak hanya dari waktu pendirian, namun juga tugas dan kewenangan. Ulasan lengkap wewenang Mahkamah Konstitusi serta perbedaanya dengan Mahkamah Agung dapat disimak dalam uraian berikut.

Sejarah Mahkamah Konstitusi

Secara teoritis, konsep wewenang Mahkamah Konstitusi diperkenalkan pertama kali oleh seorang pakar hukum asal Austria bernama Hans Kelsen pada 1919. Kelsen dalam Teori Umum Tentang Hukum dan Negara menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat dilakukan secara efektif jika ada suatu organ selain badan legislatif. Organ ini diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum yang dihasilkan konstitusional atau tidak. Jika produk legislatif tersebut dinilai tidak konstitusional, organ tersebut berhak untuk tidak memberlakukannya.

Untuk kepentingan tersebut, Kelsen menilai bahwa perlu ada organ pengadilan khusus yang disebut “pengadilan konstitusi” atau pengawasan “kekonstitusionalan” terhadap suatu undang-undang yang disebut judicial review yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa juga pengadilan tertinggi.

Lebih lanjut, Kelsen menyatakan bahwa konstitusi harus dilakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian. Diakuinya pula, ada ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian. Oleh karena alasan ini, dibuatlah rancangan mahkamah konstitusi khusus yang terpisah dari peradilan biasa dengan tugas mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dasar.

Jika ditinjau dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide tentang adanya pengujian undang-undang seperti halnya anggapan Kelsen, juga pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Yamin mengusulkan jika perlu adanya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) yang diberi kewenangan untuk membandingkan undang-undang atau judicial review.

Akan tetapi, usulan Yamin tersebut disanggah oleh Soepomo dengan beberapa alasan. Pertama, konsep yang dianut dalam UUD bukanlah konsep pemisahan kekuasaan (separation of power), melainkan konsep pembagian kekuasaan (distribution of power). Kedua, tugas dan wewenang hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan mengujinya. Ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehingga ide pengujian terhadap UUD yang diusulkan tidak digunakan dalam UUD 1945. 

Berita Terkait

Berita Populer

Berita Terbaru

Lihat Semua