Di tengah derasnya arus digitalisasi, pertukaran data pribadi lintas negara telah menjadi bagian tak terelakkan dari kehidupan modern. Sejak munculnya globalisasi layanan digital dan perdagangan elektronik, data pribadi telah menjadi bagian dari arus informasi yang melintasi yurisdiksi negara secara masif. Perusahaan multinasional, platform digital, dan penyedia layanan berbasis cloud telah lama melakukan pertukaran data lintas wilayah sebagai bagian dari model bisnis global.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dunia mulai menyadari bahwa transfer data lintas batas bukan hanya persoalan teknologi atau efisiensi ekonomi. Data bukan hanya komoditas digital, tetapi menyangkut hak asasi manusia (HAM), kedaulatan negara, dan keamanan nasional. Negara-negara seperti Uni Eropa, Jepang, Brasil, hingga Indonesia kini menerbitkan undang-undang khusus yang mengatur pelindungan data pribadi secara menyeluruh. Di Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menempatkan pelindungan data sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dan memberi dasar hukum tertinggi untuk pengaturan transfer data lintas negara.
Lalu, muncul pertanyaan mendasar: apakah negara kita mampu menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi warganya setelah keluar dari batas yurisdiksi Indonesia? Dan jika terjadi penyalahgunaan di luar negeri, siapa yang seharusnya bertanggung jawab?
Transfer Data Pribadi sebagai Sumber Sengketa Internasional
Transfer data pribadi kini menjelma menjadi isu geopolitik yang sensitif, bukan sekadar persoalan teknis. Sengketa antara Uni Eropa dan AS (Schrems I dan II) menunjukkan pentingnya standar hukum yang kuat. Mahkamah Eropa membatalkan dua skema transfer data yaitu Safe Harbor (2015) dan Privacy Shield (2020) karena dinilai tidak cukup melindungi warga Uni Eropa dari pengawasan intelijen AS. Preseden tersebut menegaskan bahwa negara pengirim data pribadi berhak menolak transfer jika sistem hukum negara tujuan tidak memberikan perlindungan yang memadai. Perusahaan teknologi global pun terancam berbagai tuntutan di kawasan EU karena dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai atas Data di AS.
Bagi Indonesia, pelajaran pentingnya adalah bagaimana bisa menyeimbangkan antara kesepakatan perdagangan dan perlindungan atas data pribadi yang telah diatur dalam level Undang-Undang.
Amerika Serikat: Tidak Mendapat Status "Adequate"
Hingga kini, AS belum diakui oleh Uni Eropa sebagai negara dengan perlindungan data yang "adequate". Dua gugatan besar Schrems I dan II membuktikan bahwa hukum AS memungkinkan pengawasan data yang masif tanpa perlindungan hukum efektif bagi warga asing. Salah satu mekanisme penting dalam GDPR adalah ketentuan tentang transfer data pribadi ke negara ketiga (non-EU), yang hanya dapat dilakukan apabila negara tersebut memiliki tingkat pelindungan yang “adequate” menurut penilaian Komisi Eropa. Cara penilaian suatu negara telah diakui kesetaraan melalui two-step-test yaitu apakah prinsip-prinsip dasar pemrosesan dan syarat khusus kesetaraan telah dipenuhi. GDPR telah mengatur indikator kesetaraan yaitu negara ketiga harus memiliki pengaturan tentang Data Pribadi, memiliki Lembaga Pengawas yang independen dan memiliki komitmen internasional tentang pelindungan data pribadi contohnya aktif menghadiri berbagai pertemuan Internasional tentang Perlindungan Data Pribadi
Perbandingan Fundamental: Sistem Hukum Pelindungan Data Pribadi Amerika Serikat vs Indonesia
Amerika Serikat: Sistem Sektoral dan Berbasis Pasar
Hingga saat ini, Amerika Serikat belum memiliki satu pengaturan Data Pribadi di tingkat Federal yang bersifat komprehensif. Sebaliknya, sistem hukum pelindungan Data Pribadi di AS bersifat sektoral dan fragmentatif, tergantung pada jenis data atau sektor industri tertentu. Beberapa regulasi utama yang berlaku antara lain:
















