Aturan dan Risiko Transfer Data Pribadi Antarnegara
Transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan dengan syarat me...
7 Agenda Strategis RAPBN 2027 untuk Papua, Senator Filep Wamafma Minta Anggaran Berbasis Dampak
Mulai dari memastikan dana otsus tepat sasaran, transfer ke daerah mempertimbangkan kondisi geografi...
Polemik Raperpres Badan PDP dan Ketidakpastian Transfer Data Pribadi Lintas Batas
Pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas untuk merampungkan Raperpres Badan PDP serta mengakomodas...
Transfer Data Lintas Negara dan Ilusi Pelindungan Data Pribadi Pasca Putusan MK
Problem utama pasca-putusan MK bukan lagi soal konstitusionalitas norma, melainkan kesiapan sistem h...
Problem Praktik Transfer Pricing di Balik Relaksasi Pajak Berganda
Contoh khas dari penghindaran pajak adalah dilakukannya konversi fiktif pendapatan biasa menjadi keu...
Akuntabilitas Jadi Kunci Pengelolaan Transfer Data di Era UU PDP
Dari TIA hingga minimnya panduan teknis, perusahaan dituntut lebih cermat dalam memastikan pelindung...
Pasal 56 UU PDP Dinilai Belum Memadai Melindungi Subjek Data Pribadi
Perjanjian internasional dapat memperkuat kedaulatan digital. Pasal 56 UU PDP belum mengatur ketat t...
Perbedaan Rezim Pelindungan Data Pribadi Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi Transfer Data Lintas Negara
Implikasi dari kondisi saat ini ketiadaan jaminan hukum yang memadai bagi subjek data asing, termasu...














