Meningkatnya transaksi internasional atau cross border transaction merupakan dampak dari globalisasi ekonomi yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Dengan begitu, siapa pun tidak bisa menghambat laju arus barang, orang, jasa, dan modal (investasi) yang terjadi antarnegara. Sejumlah instrumen dibuat untuk mengurangi hambatan terkait, seperti General Agreement on Trade and Tariff (GATT) dan World Trade Organization (WTO).
Perbedaan antara hukum domestik dan internasional dalam konteks ini tentu saja menjadi perhatian terutama yang berhubungan langsung dengan transaksi lintas batas. Setiap transaksi memiliki konsekuensi pajak yang perlu dipayungi menggunakan instrumen yang adaptif dengan situasi transaksi internasional.
Kebebasan menentukan pajak dari setiap negara merupakan kedaulatan masing-masing negara. Dengan begitu, kemungkinan pengenaan pajak terhadap setiap transaksi bisa saja berulang di beberapa negara. Tony Marsyahrul dan Y.B. Sudarmanto dalam buku Pengantar Perpajakan (2005) menyebut hal ini sebagai pajak ganda internasional atau double taxation.
Elleanor Rigby Bangun dalam laporan riset berjudul Cross Border Transfer Pricing sebagai Tindakan Tax Avoidance (2023) menyebutkan bahwa double transaction atau pajak berganda sangat memberatkan wajib pajak. Ia menyebut dampak double taxation tidak hanya merusak bagi wajib pajak, tapi juga bagi negara bersangkutan. Dalam jangka menengah maupun panjang, negara tersebut akan ditinggalkan oleh para investor yang merasakan pembebanan pajak berulang.

























