Sejumlah perwira tinggi kepolisian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ada yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian melalui sidang etik. Dugaan tindak pidana penyadapannya masih menunggu proses penyidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah terbukti atau tidak. Perbuatan para tersangka dikecam sejumlah kalangan, dan dianggap mengarah pada perbuatan makar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan secara terbuka, Rabu (4/11/2026), tindakan penyadapan, upaya menghapus bukti elektronik, dan akses ilegal adalah persoalan serius karena menyangkut keamanan pimpinan negara. “Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah pada perbuatan makar,” ujarnya.
Sejauh ini, ada tiga pasal yang disebutkan polisi untuk menjerat para tersangka, yakni Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal-pasal ini lebih fokus pada penyadapan secara ilegal, dan tidak ada pasal makar.
Makar adalah jenis tindak pidana yang dikenal dalam KUHP, baik KUHP lama warisan Belanda maupun KUHP Nasional. Dalam bahasa Belanda disebut aanslag. Pasal 160 KUHP Nasional memaknainya sebagai niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan. Jadi, pelaku tetap dapat dihukum meskipun perbuatannya baru pada tahap persiapan perbuatan.
























