Perceraian Dipermudah atau Dipersulit? Sebuah Renungan dari Ruang Sidang Pengadilan Agama
OPINI

Perceraian Dipermudah atau Dipersulit? Sebuah Renungan dari Ruang Sidang Pengadilan Agama

Yang paling dibutuhkan bukanlah pilihan biner antara mudah atau sulit untuk bercerai, melainkan sebuah sistem yang fleksibel: sulit bagi mereka yang masih bisa rukun, dan mudah bagi mereka yang berada dalam bahaya. Hakim, mediator, dan pembuat kebijakan harus terus menjaga keseimbangan ini.

•Bacaan 5 Menit
W
Penulis Opini

Setiap kali mendengar kata perceraian, membayangkan seorang perempuan paruh baya yang duduk di bangku panjang ruang tunggu Pengadilan Agama, menggenggam erat map berisi fotokopi buku nikah dan bukti-bukti luka yang tak kasat mata. Matanya sayu, sesekali menunduk, lalu menatap jauh ke arah ruang sidang yang tertutup. Di seberang koridor, ada pula pasangan muda yang masih tampak ragu, duduk berjauhan, tidak saling menatap, seolah-olah meja penggugat dan tergugat sudah memisahkan mereka sebelum persidangan benar-benar dimulai. Di sanalah pergulatan sesungguhnya antara keinginan melepaskan ikatan yang sudah tidak lagi menenteramkan dengan tembok tebal prosedur yang dibangun oleh hukum. Pertanyaan besarnya kemudian: apakah hukum keluarga Islam di Indonesia saat ini mempermudah atau justru sengaja mempersulit seseorang untuk bercerai?

Hukumonline
Hukumonline

Secara jujur, tidak ada jawaban hitam-putih untuk pertanyaan ini. Hukum perkawinan nasional, yang sebagian besar bersumber dari hukum Islam dan hukum adat yang dikodifikasi, sejak awal memang dibangun di atas asas mempersulit perceraian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tegas meletakkan bahwa perceraian bukanlah urusan privat dua orang suami-istri yang dapat diselesaikan di dapur atau di bawah pohon rindang. Perceraian wajib dilakukan di depan sidang pengadilan, dengan hakim yang bertugas mendamaikan terlebih dahulu. Ini adalah bentuk intervensi negara yang sangat kuat, dan penulis kira ini adalah cerminan pandangan fikih klasik bahwa talak memang halal, tetapi ia adalah halal yang paling dibenci oleh Tuhan. Maka wajar jika pintu menuju perceraian sengaja dibuat berliku, berlapis-lapis, dan tidak boleh tergesa-gesa.

Realitas sosial selalu lebih rumit dari sekadar teks undang-undang. Data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 2024 mencatat bahwa dari hampir 400 ribuan kasus perceraian di Indonesia, lebih dari 70 persennya merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Angka ini, jika kita renungkan bersama, sungguh menggugah. Istri-istri yang dulu mungkin pasrah menerima nasib dalam perkawinan yang timpang, kini justru menjadi pihak yang paling aktif menggugat ke pengadilan.

Ini tidak terjadi di ruang hampa. Penulis melihat ini sebagai pergeseran kesadaran kolektif bahwa perkawinan tidak lagi dipahami sebagai ikatan abadi yang tak boleh putus dalam kondisi apapun, tetapi ia adalah kontrak sosial yang harus memberi rasa aman dan keadilan bagi kedua belah pihak. Ketika keadilan itu hilang, maka istri atau suami memilih untuk keluar. Lalu, apakah hukum kemudian mempermudah mereka yang ingin keluar tersebut? Jawabannya: tergantung siapa yang bertanya dan apa alasannya.

Coba kita lihat mekanisme mediasi wajib yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ketika pasangan suami-istri pertama kali menghadap hakim, sebelum memasuki pokok perkara, hakim akan mewajibkan mereka duduk bersama dalam proses perdamaian yang didampingi mediator. Proses ini bisa memakan waktu hingga 40 hari kerja. Di satu sisi, ini adalah upaya yang sangat manusiawi. Penulis pernah berbincang dengan seorang mediator di Pengadilan Agama Bandung, ia bercerita bahwa tidak sedikit pasangan yang justru mencabut gugatannya setelah sesi mediasi karena mereka akhirnya menyadari bahwa masalah mereka sebenarnya hanya soal komunikasi yang putus di tengah kesibukan masing-masing. Dari sudut pandang ini, mediasi adalah alat yang efektif untuk mempersulit perceraian yang tidak perlu.

Tetapi, bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, mediasi sering terasa seperti siksaan kedua. Bayangkan seorang istri yang tubuhnya lebam karena dipukul atau jiwanya terkoyak karena terus-menerus dihina dan direndahkan, harus duduk berhadapan dengan pelaku kekerasan di ruangan tertutup dan diminta untuk "rukun kembali." Bukankah ini justru bentuk lain dari kekejaman prosedural? Mahkamah Agung tampaknya mendengar jeritan ini. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, terdapat pengecualian bagi korban KDRT dari kewajiban pisah rumah selama enam bulan. Bahkan, SEMA tersebut secara tegas menyebutkan bahwa KDRT tidak hanya fisik, tetapi juga psikis, seksual, dan penelantaran.

Ini adalah terobosan besar. Hukum yang tadinya kaku mempersulit perceraian, mulai melunak ketika menyangkut perlindungan terhadap korban. Di sinilah kita melihat bahwa "dipermudah atau dipersulit" sesungguhnya bergantung pada konteks untuk kasus perkawinan yang masih bisa diselamatkan, hukum akan mempersulit. Sedangkan untuk perkawinan yang membahayakan jiwa dan mental salah satu pihak, hukum mulai membuka jalan (untuk mempermudah perceraian, red).

Halaman selanjutnya:Namun, celah ini belum...
perceraianpengadilan agama
Wahyudi

Anggota Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info