Hukum dapat berkembang di tangan hakim. Apa yang telah diputuskan hakim pada suatu waktu mungkin saja diubah atau dikoreksi oleh hakim yang bertugas kemudian. Apalagi jika telah ada kemajuan perkembangan dalam peraturan perundang-undangan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia semakin kuat. Salah satu contoh perubahan yang terjadi adalah status pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri berlatar belakang suku Batak.
Dalam literatur hukum tercantum kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 54 K/Sip/1958 tanggal 25 Oktober 1958. Intinya, menurut hukum adat Batak yang bersifat patriarki, segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, dengan catatan istri punya hak memakainya seumur hidup selama harta itu diperlukan bagi kehidupannya (vruchtgebruik). Pembagian semacam ini dihubungkan dengan masuknya istri ke dalam kekerabatan suami setelah perkawinan terjadi (Lihat misalnya Hilman Hadikusuma. Hukum Adat dalam Yurisprudensi: Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan, 1993; dan Chidir Ali. Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak, 1978).
Putusan tahun 1958 inilah yang kemudian dipakai sebagai argumentasi dalam perkara perceraian antara pasangan suami dan istri Batak belasan tahun kemudian. Bahkan, berdasarkan penelusuran Hukumonline, masih saja dipakai hingga tahun 2000-an. Padahal, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sikap pengadilan pada umumnya sudah menempatkan pasangan pada kedudukan yang setara, demikian pula dalam pembagian harta bersama. (Baca juga: Poin-Poin Penting Eksekusi Terhadap Harta Bersama)
Putusan tahun 1958 inilah yang kemudian dipakai sebagai argumentasi dalam perkara perceraian antara pasangan suami dan istri Batak belasan tahun kemudian

























