Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam Akses Layanan Kesehatan
OPINI

Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam Akses Layanan Kesehatan

Harmonisasi antara sistem administrasi modern dan penghormatan terhadap hukum adat adalah keniscayaan yang harus segera diwujudkan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

•Bacaan 5 Menit

Repan, remaja 16 tahun dari Baduy Dalam, mendatangi rumah sakit dengan tangan berdarah akhir Oktober lalu setelah diserang begal di Cempaka Putih. Namun, Repan ditolak mendapatkan layanan karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut kejadian tersebut sebagai salah paham. Terlepas dari klarifikasi tersebut, peristiwa ini membuka pertanyaan penting: apakah sistem perlindungan hukum di Indonesia sudah benar-benar melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali?

Hazar Kusmayanti dan Nanik Prasetyoningsih. Foto: Istimewa
Hazar Kusmayanti dan Nanik Prasetyoningsih. Foto: Istimewa

Sebelum menghakimi ketiadaan KTP pada Repan, perlu dipahami bahwa masyarakat Baduy Dalam memegang teguh aturan adat yang sangat ketat yakni pikukuh. Salah satu isi pikukuh adalah larangan menggunakan teknologi modern dan larangan mengurus dokumen administrasi pemerintah tertentu. Hal ini bukan bentuk sikap anti-negara atau keengganan mengurus administrasi, melainkan wujud keyakinan dan identitas yang telah dijalankan selama berabad-abad.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan di konstitusi dan perlindungan di lapangan ternyata kerap tidak sejalan. Kasus Repan menjadi bukti nyata adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas pelayanan publik. Padahal, seperti diketahui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut bermakna bahwa tidak ada warga negara yang boleh diperlakukan berbeda dalam mengakses layanan publik, termasuk layanan kesehatan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tegas menyebutkan hak setiap orang atas kesehatan. Tidak terdapat satu pun pasal dalam undang-undang tersebut yang menjadikan KTP sebagai syarat mutlak, terutama untuk kasus gawat darurat. Bahkan, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengatur bahwa dalam kondisi darurat, pasien wajib dilayani terlebih dahulu, sedangkan urusan administrasi dapat diselesaikan kemudian.

Repan datang dengan luka akibat sabetan benda tajam. Kondisi tersebut bukan pemeriksaan kesehatan rutin, melainkan keadaan darurat yang membutuhkan penanganan medis segera. Penolakan layanan terhadap Repan menunjukkan adanya kesalahan fatal dalam implementasi aturan hukum di lapangan.

Ironisnya, regulasi untuk mengatasi kendala administrasi kependudukan sebenarnya sudah tersedia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa individu yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat menggunakan surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Berdasarkan ketentuan ini, surat dari kepala adat (Jaro) Baduy seharusnya dapat menjadi dokumen alternatif yang sah. Namun, keberadaan regulasi menjadi tidak efektif apabila petugas di lapangan tidak mengetahui atau tidak memiliki panduan teknis pelaksanaannya. Rumah sakit kemungkinan besar tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk menangani pasien tanpa identitas formal. Petugas medis seringkali hanya berpedoman pada satu prosedur administratif: tidak ada KTP berarti tidak ada layanan. Persoalan ini bukan semata kesalahan petugas, melainkan kegagalan sistem dalam menerjemahkan kebijakan afirmatif menjadi prosedur praktis di unit layanan.

Kasus serupa telah berulang kali dialami oleh masyarakat adat di berbagai daerah. Kesulitan mengakses pendidikan, membuka rekening bank, hingga melapor ke kepolisian terjadi karena ketiadaan dokumen kependudukan. Pola yang sama terus berulang: pengakuan negara bersifat formal di atas kertas, namun minim proteksi riil di lapangan.

Halaman selanjutnya:Dalam perspektif hukum tata...
masyarakat adatlayanan kesehatanpemerintah
Nanik Prasetyoningsih

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info