Perlindungan pada Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Tersembunyi

Perlindungan pada Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Tersembunyi

Normand Edwin Elnizar
Pihak ketiga akan selalu dianggap memiliki iktikad baik atas ketidaktahuannya.
Perlindungan pada Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Tersembunyi
Hukumonline

Hukum perkawinan Indonesia mengenal perjanjian perkawinan sejak masa KUH Perdata era kolonial. Istilah yang digunakan adalah huwelijksevoorwaarden yang diterjemahkan Ketua Mahkamah Agung R. Subekti sebagai perjanjian dalam perkawinan. Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata Bab VII dan VIII Pasal 139-185. Kata huwlijk berarti ‘perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan’ sedangkan voorwaard berarti ‘syarat’ (Martias Gelar Imam Radjo Mulono, Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia, 1982 : 107).

Perjanjian perkawinan lalu diatur ulang dengan disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pasangan suami istri bisa membuat perjanjian perkawinan tertulis yang kemudian akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan ini akan berlaku juga terhadap pihak ketiga jika punya keterkaitan dengan isi perjanjian tersebut.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU–XII/2015, istilah perjanjian perkawinan lebih umum dikenal dengan sebutan perjanjian pranikah. Alasannya karena perjanjian perkawinan awalnya harus dibuat sebelum ikatan perkawinan dibuat. Putusan MK itu “melonggarkan” prosedurnya sehingga tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement), tetapi juga bisa dibuat dalam masa perkawinan.

Ketua Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI), Heru Susetyo pernah mengatakan di satu sisi putusan MK ini adalah buah dari pemikiran maju. Hakim mengikuti perkembangan hukum, sosial, dan budaya. Pemikiran yang dituangkan ke dalam putusan itu bagus untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak dalam perkawinan. Nilai plusnya, ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan yang terikat suatu hubungan.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info