Perlu Komitmen Kuat Pemerintah-DPR Merevisi UU Peradilan Militer
Terbaru

Perlu Komitmen Kuat Pemerintah-DPR Merevisi UU Peradilan Militer

Kajian mendalam terlebih dulu sebelum merevisi UU Peradilan Militer.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari. Foto: dpr.go.id
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari. Foto: dpr.go.id

Desakan kalangan masyarakat sipil yang mendorong revisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer direspon positif anggota parlemen. Maklum UU yang sudah berusia lebih dari dua dekade itu perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian. Apalagi saat terjadi kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas sempat menjadi polemik soal apakah diproses di peradilan militer atau peradilan umum.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari, mengatakan untuk merevisi UU 31/1997 perlu dilakukan kajian mendalam. Dengan kata lain, proses merevisi UU Peradilan Militer tak boleh serampangan. Mencermati setiap pasal yang bakal diperbaharui perlu mendapat kajian agar pembahasan materinya menjadi lebih matang. Tapi, merevisi UU 31/1997 sejatinya dibutuhkan komitmen yang kuat antara pemerintah dan DPR.

“Usulan untuk melakukan revisi UU Peradilan Militer perlu untuk dikaji dan dicermati karena memang idealnya yurisdiksi suatu peradilan itu tidak melekat pada subjeknya, tetapi melekat pada objeknya,” ujarnya kepada wartawan di Komplek Gedung Parlemen, Selasa, (22/8/2023).

Polemik kasus Kepala Basarnas Henri Alfiandi menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki UU 31/1997. Bagi pria biasa disapa Tobas itu, kasus tersebut menjadi pintu masuk untuk mendiskusikan revisi UU 31/1997. Dia mengusulkan agar gerakan masyarakat sipil memberikan masukan dan pendapatnya agar menjadi bahan diskusi awal di Komisi III DPR.

Baca juga:

Sembari menunggu kajian revisi UU 31/1997, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengusulkan untuk sementara proses peradilan militer dapat dilakukan lebih terbuka. Dia berpendapat selama ini salah satu yang menjadi keresahan masyarakat ialah kurang transparansinya proses peradilan militer.

“Untuk sementara sebelum ada revisi, salah satu yang bisa dilakukan terdekatnya adalah kami berharap peradilan militer bisa membuka akses bagi publik untuk mengikuti proses-proses persidangan secara terbuka, termasuk mengikuti proses selanjutnya,” ujar mantan Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

Dukungan untuk merevisi UU 31/1997 sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh Mahfud MD. Apalagi beleid itu sudah masuk daftar panjang program legislasi nasional (Prolegnas) periode 2020-2024. Tapi memang revisi UU Peradilan Militer belum masuk dalam daftar Prolegnas prioritas. Makanya masih memerlukan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR.

“Saya sependapat perlu segera dibahas,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mencatat sedikitnya 2 hal terkait polemik penetapan tersangka 2 perwira TNI aktif di Basarnas. Pertama, persoalan itu dinilai sebagai masalah koordinasi antara instansi. Masing-masing instansi diminta untuk menjalankan sesuai kewenangannya sebagaimana aturan yang berlaku. Yakni antara KPK dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

“Sudah, kalau itu dilakukan, rampung,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Kedua, Presiden Jokowi menyebut tentang evaluasi terhadap penempatan perwira TNI pada jabatan sipil. Dia menyebut semuanya akan dievaluasi tak hanya di lembaga sipil seperti Basarnas. Evaluasi itu ditujukan salah satunya untuk mencegah agar tidak terjadi lagi penyelewengan misalnya korupsi di tempat-tempat yang penting.

Kalangan masyarakat sipil sejak lama mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merevisi UU 31/1997 tapi sampai sekarang tak kunjung terwujud. Selain penetapan tersangka beberapa perwira TNI aktif di Basarnas, publik juga menyoroti tindakan puluhan anggota militer yang mengggeruduk Polrestabes Medan dimana para pelakunya tidak ada yang dijerat pidana.

Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan kerancuan hukum yang terjadi dalam berbagai kasus yang melibatkan prajurit TNI aktif diperparah oleh UU 31/1997 yang sampai saat ini tak kunjung direvisi.  Gufron mengusulkan pemerintah dan DPR untuk segera melakukan reformasi hukum di lingkungan TNI untuk memastikan keadilan dan mencegah impunitas.

“Salah satu caranya dengan merevisi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer karena telah mengacaukan criminal justice system di Indonesia,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info