Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum berujung. Perdebatan soal keberadaan lembaga independen yang mengelola data pribadi masyarakat masih tarik-ulur antara DPR dan pemerintah. Di sisi lain, sejumlah materi pun masih perlu mendapat pendalaman dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah.
Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar mengatakan DPR telah memperpanjang waktu pembahasan RUU PDP. Namun dalam masa pembahasan terakhir, pemerintah nampak tak ada inisiatif dan upaya mengakselerasi proses pembahasan RUU. Bila ditelisik mendalam, keberadaan aturan PDP amatlah mendesak.
Terlebih, keberadaan RUU PDP menjadi pilar dalam menyokong ekonomi digital untuk membangun kepercayaan dalam atur data lintas negara. Digitaliasi tentu berkaitan erat dengan aspek keamanan dan perlindungan sistem maupun ekosistemnya. Tapi, perlu menjadi perhatian agar beberapa substansi RUU perlu mendapat pembahasan mendalam.
“Untuk memastikan terciptanya legislasi pelindungan data pribadi yang kuat dan komprehensif,” ujarnya melalui keterangannya beberapa waktu lalu.
Baca:
- DPR-Pemerintah Didesak Sahkan RUU PDP
- Minyak Goreng Masih Langka, Ini Opsi yang Ditawarkan Ombudsman
Setidaknya terdapat sembilan isu krusial yang perlu mendapat perhatian dan pembahasan mendalam. Pertama, ruang lingkup data pribadi spesifik dan mekanisme pelindungannya. Kedua, ruang lingkup materil keberlakuan RUU PDP. Ketiga, pengaturan terkait persetujuan data anak. Keempat, dasar hukum pemrosesan data pribadi.
Kelima, pengendali data gabungan. Keenam, penghapusan sanksi pidana dan pengenaan sanksi denda administratif secara berjenjang (berdasarkan skala usaha Pengendali data). Ketujuh, kewajiban pengendali dan prosesor data. Kedelapan, hak-hak subjek data termasuk pengecualiannya, yang tentunya harus diselaraskan dengan syarat 3 tahap pembatasan hak asasi manusia (HAM). Kesembilan, pembentukan Otoritas PDP yang independen.