Bulan Februari sudah memasuki pertengahan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Pertamina bisa menyerahkan proposal final pengajuan pengelolaan operasi Blok Mahakam sebelum bulan Februari ini berakhir. Pasalnya, Pertamina harus sesegera mungkin mengambil alih produksi Blok Mahakam dari PT Total E & P.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja mengingatkan, Blok Mahakam dibayangi oleh penurunan produksi minyak dan gas. Ia pun menjelaskan alasan pemerintah mendesak Pertamina mengajukan proposal pengelolaan dalam bulan ini juga. Hal ini, menurutnya, terkait dengan produksi minyak dan gas Blok Mahakam akan terancam turun.
"Kalau lama-lama, ya akan turun," kata Wiratmadja di Jakarta, Jumat (13/2).
Lebih lanjut Wiratmadja menjelaskan, jika Pertamina sudah mengambil alih Blok Mahakam di bulan ini maka penurunan produksi tak akan terlalu banyak. Ia menuturkan, penurunan produksi Blok Mahakam akan berkisar 10-20 persen berdasarkan natural decline. Jika dibiarkan selama setahun, produksi Mahakam akan turun 20 persen untuk gas.
Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas produksi minyak maupun gas, wiratmadja mendesak agar operasi di Blok Mahakam itu dapat segera dilanjutkan Pertamina. Selain itu, jika Pertamina terlambat mengambil alih ia juga khawatir akan mempengaruhi investasi di sana. Bahkan, Wiratmadja juga mengatakan bahwa ada kemungkinan investasi di blok migas besar itu tak akan jadi dilaksanakan.
"Kalau serba tidak jelas, nanti investasinya tidak jadi dilaksanakan. Kalau diambil alih bulan ini kan, penurunannya tidak terlalu banyak," ujarnya.
Kendati demikian, ia juga mengaku memahami bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan Pertamina dalam proses pengajuan proposal Blok Mahakam tersebut. Pasalnya, dalam proposal itu Pertamina akan menjelaskan kepada pemerintah tentang pengelolaan dan rencana bisnis Pertamina dalam mengoperasikan Blok Mahakam.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan, pihaknya akan menyampaikan proposal itu pada akhir bulan ini. Ia menyampaikan, proposal itu sudah dikaji oleh jajaran direksi. Selanjutnya, pada pekan depan pihaknya akan berdiskusi dengan para komisaris.
Dwi menambahkan, diskusi bersama komisaris kemungkinan tak akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, ia optimis akan bisa menyampaikan proposal yang diminta pemerintah di akhir bulan ini. Menurutnya, hal itu akan lebih cepat dari rencana semula yang dipatok pihaknya, yakni bulan April.
"Pada akhir bulan ini akan kami sampaikan, lebih cepat dari rencana semula," tegasnya.
Menurut Dwi, perseroan yang dipimpinnya itu siap untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk pengelolaan Blok Mahakam. Namun ia menggarisbawahi pihak tersebut haruslah kompeten. Ia pun mengatakan, tidak menutup kemungkinan Pertamina akan tetap menggandeng Total E&P Indonesia untuk keberlansungan operasi.
Di sisi lain, Dwi mengaku belum bisa memastikan jumlah bagi hasil pengelolaan itu. Menurut Dwi, Pertamina akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat terkait pembagian jatah atau hak partisipasi yang diminta.
"Pembagian sahamke pemda masih akan kami lihat, yang penting Pertamina bergerak dulu," ujarnya.
Sementara, Direktur Hulu Minyak dan Gas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, pemerintah mengusulkan kepada Pertamina agar Pemda mendapat bagian yang sepadan. Namun Naryanto buru-buru menambahkan, Pemda pun harus mawas diri. Menurutnya, sudah selayaknya bagi Pemda untuk mengambil jatah sesuai kemampuan.
"Nanti pemerintah usulkan sesuai kemampuan dari pemerintah daerah, jangan nanti enggak mampu investasi," tegas dia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja mengingatkan, Blok Mahakam dibayangi oleh penurunan produksi minyak dan gas. Ia pun menjelaskan alasan pemerintah mendesak Pertamina mengajukan proposal pengelolaan dalam bulan ini juga. Hal ini, menurutnya, terkait dengan produksi minyak dan gas Blok Mahakam akan terancam turun.
"Kalau lama-lama, ya akan turun," kata Wiratmadja di Jakarta, Jumat (13/2).
Lebih lanjut Wiratmadja menjelaskan, jika Pertamina sudah mengambil alih Blok Mahakam di bulan ini maka penurunan produksi tak akan terlalu banyak. Ia menuturkan, penurunan produksi Blok Mahakam akan berkisar 10-20 persen berdasarkan natural decline. Jika dibiarkan selama setahun, produksi Mahakam akan turun 20 persen untuk gas.
Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas produksi minyak maupun gas, wiratmadja mendesak agar operasi di Blok Mahakam itu dapat segera dilanjutkan Pertamina. Selain itu, jika Pertamina terlambat mengambil alih ia juga khawatir akan mempengaruhi investasi di sana. Bahkan, Wiratmadja juga mengatakan bahwa ada kemungkinan investasi di blok migas besar itu tak akan jadi dilaksanakan.
"Kalau serba tidak jelas, nanti investasinya tidak jadi dilaksanakan. Kalau diambil alih bulan ini kan, penurunannya tidak terlalu banyak," ujarnya.
Kendati demikian, ia juga mengaku memahami bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan Pertamina dalam proses pengajuan proposal Blok Mahakam tersebut. Pasalnya, dalam proposal itu Pertamina akan menjelaskan kepada pemerintah tentang pengelolaan dan rencana bisnis Pertamina dalam mengoperasikan Blok Mahakam.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan, pihaknya akan menyampaikan proposal itu pada akhir bulan ini. Ia menyampaikan, proposal itu sudah dikaji oleh jajaran direksi. Selanjutnya, pada pekan depan pihaknya akan berdiskusi dengan para komisaris.
Dwi menambahkan, diskusi bersama komisaris kemungkinan tak akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, ia optimis akan bisa menyampaikan proposal yang diminta pemerintah di akhir bulan ini. Menurutnya, hal itu akan lebih cepat dari rencana semula yang dipatok pihaknya, yakni bulan April.
"Pada akhir bulan ini akan kami sampaikan, lebih cepat dari rencana semula," tegasnya.
Menurut Dwi, perseroan yang dipimpinnya itu siap untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk pengelolaan Blok Mahakam. Namun ia menggarisbawahi pihak tersebut haruslah kompeten. Ia pun mengatakan, tidak menutup kemungkinan Pertamina akan tetap menggandeng Total E&P Indonesia untuk keberlansungan operasi.
Di sisi lain, Dwi mengaku belum bisa memastikan jumlah bagi hasil pengelolaan itu. Menurut Dwi, Pertamina akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat terkait pembagian jatah atau hak partisipasi yang diminta.
"Pembagian sahamke pemda masih akan kami lihat, yang penting Pertamina bergerak dulu," ujarnya.
Sementara, Direktur Hulu Minyak dan Gas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, pemerintah mengusulkan kepada Pertamina agar Pemda mendapat bagian yang sepadan. Namun Naryanto buru-buru menambahkan, Pemda pun harus mawas diri. Menurutnya, sudah selayaknya bagi Pemda untuk mengambil jatah sesuai kemampuan.
"Nanti pemerintah usulkan sesuai kemampuan dari pemerintah daerah, jangan nanti enggak mampu investasi," tegas dia.