Tidak dapat dipungkiri pasca pandemi Covid-19, keadaan ekonomi dunia termasuk Indonesia telah mengalami perlambatan yang mana hal tersebut ditandai dengan beberapa kondisi diantaranya adanya penurunan aktivitas bisnis dari banyak perusahaan, daya beli masyarakat yang semakin rendah, serta minimnya investasi. Saat ekonomi melambat, investor tentunya juga menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan. Hal tersebut dapat berdampak pada banyaknya perusahaan-perusahaan yang menunda ekspansi atau bahkan mengurangi kegiatan operasional dan/atau kegiatan bisnisnya.

Lebih lanjut, sebagai akibat dari ekonomi yang melambat, khususnya pasca pandemi Covid-19 tersebut, sebagaimana diketahui bersama bahwa pada saat ini banyak perusahaan menghadapi penurunan pendapatan karena turunnya permintaan pasar. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan dalam keadaan tersebut juga tetap harus memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak baik upah maupun tunjangan lainnya kepada para pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga:
Kritik untuk PHK karena Pelanggaran Bersifat Mendesak
Ingat! Pengusaha Dilarang Gunakan 10 Alasan PHK Ini
Misalnya, perusahaan-perusahaan harus membayarkan gaji sesuai dengan Upah Minimum Regional atau Upah Minimum Provinsi yang berlaku. Selain itu, jika terdapat peraturan sektoral, perusahaan-perusahaan tersebut juga harus mengikuti Upah Minimum Sektoral yang berlaku untuk industri tertentu. Belum lagi perusahaan-perusahaan juga diharuskan untuk melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Upah secara tepat waktu.
Untuk mengatasi keadaan-keadaan tersebut dalam hal ini untuk mengurangi biaya operasional perusahaan dalam keadaan ekonomi yang sedang mengalami perlambatan tersebut, seringkali perusahaan-perusahaan tersebut mengambil langkah-langkah yaitu melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah karyawan dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para pekerjanya sebagai langkah terakhir untuk mempertahankan perusahaannya.
Terkait dengan pengaturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) dan aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 (PP No. 35 Tahun 2021).\
PHK sendiri merupakan suatu keadaan dimana berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang disebabkan karena berbagai alasan baik atas kehendak perusahaan, pekerja, atau kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Ketenagakerjaan, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

















