Beragam janji manis partai politik (parpol) diserukan untuk menarik simpati masyarakat sebagai pemilih pada pesta demokrasi 2014. Namun, dalam penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM, tak ada satupun partai yang memberikan upaya nyata. Malahan, tidak ada yang menyerukan kondisi persoalan pelanggaran HAM yang ada saat ini.
Hal ini disampaikan Koordinator Kontras Haris Azhar dalam sebuah diskusi di Gedung Komnas HAM bertajuk, “Peran Partai Politik dalam Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan HAM”, Kamis (3/4). Pandangan Haris menanggapi paparan tiga Parpol yang menghadiri diskusi tersebut.
Ketiga Parpol itu adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golkar, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sementara 12 partai lainnya -termasuk partai lokal- tak hadir. “Saya patut kecewa, yang presentasi pedagang semua, politisi semua. Parpolnya tidak ada yang kongkrit, tidak ada yang menggambarkan kondisi HAM yang ada,” ujarnya.
Menurut Haris, Parpol hanya menyatakan dukungannya terhadap Komnas HAM dalam penegakan HAM. Begitu pula dalam mengusut tuntas sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus hilangnya sejumlah aktivis pejuang HAM.
Haris berpandangan, dalam masa kampanye seharusnya parpol memberikan solusi konkrit jika terpilih menjadi pemenang pemilu. Setidaknya, sejumlah caleg parpol juga memberikan janji konkrit jika terpilih dan duduk di parlemen dengan membuat langkah konkrit.
Menurut Haris, dari sejumlah caleg yang ada, dipastikan tidak seluruhnya yang mengerti persoalan HAM. Begitu pula data lahan yang dirampas oleh perusahaan perkebunan. Padahal peran parpol dalam pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM sangat vital. Penegakan HAM sepertinya tidak menjadi perhatian penting bagi parpol.
“Kita sudah ada berbagai aturan, lalu bagaimana konkritnya. Misalnya, Golkar ketika masuk parlemen perannya apa. Harusnya bicara perlindungan dan penegakan ham sudah bukan lagi bicara pemenuhan,” ujarnya.
Anggota Divisi Hukum dan HAM Partai Golkar, Muflihun, mengatakan langkah kebijakan dalam penegakan HAM berada di ranah pemerintah. Sedangkan DPR lembaga yang membuat regulasi. Ia menyarankan agar Komnas HAM sebagai lembaga yang fokus dalam penegakan HAM berupaya penuh mengungkap sejumlah kasus.
Ia mengakui partainya tidak memiliki langkah konkrit dalam penegakan HAM. “Kalau kami ditanyakan langkah nyata apa yang harus dilakukan, kami tidak bisa jawab,” ujarnya.
Kelemahan parpol terhadap aksi pelanggaran HAM di berbagai daerah dikarenakan kurang pekanya para kader partai yang duduk di parlemen di daerah. Dalam pelanggaran HAM di daerah seperti perampasan lahan hingga kasus Lapindo, suara anggota parlemen di daerah tak muncul.
“Kelemahan parpol kurangnya kepekaan di daerah. Mestinya anggota legislatif di daerah peka. Ketika kasus di daerah muncul, DPR yang bereaksi, dan ini tantangan buat parpol,” ujarnya.
Ketua Divisi Politik Hukum PKPI Budi Samojo mengatakan, banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak kunjung usai. Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus ditata di ranah hulunya. Ia menilai dalam kasus pelanggaran HAM seperti kasus Lapindo semestinya presiden turun tangan.
PKPI, kata Budi, telah berupaya memberikan penyuluhan ke masyarakat meski terbatas. Namun, menurutnya parpol memang belum membahas tataran teknis terkait mekanisme perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM. Tetapi masih pada tataran normatif.
“Tapi tanpa menyelesaikan masalah hulunya tidak akan pernah selesai. Saya terima kritik partai memang belum bicara teknis. Semua rusaknya di senayan,” ujarnya.
Ketua DPP Bidang Hukum Partai Nasdem Taufik Basari menuturkan, partainya berkomitmen dalam upaya penegakan HAM. Dia menilai sebagai partai baru, Nasdem belum memiliki ‘dosa’. Makanya, partai besutan Surya Paloh itu memberikan ruang bagi calon pemimpin yang menempatkan HAM sebagai platform.
Ia menambahkan, upaya penegakan HAM bergantung pada Caleg yang lolos dalam Pileg dan duduk di parlemen. “Nasdem akan membuat kaukus anggota dewan yang konsen dalam penegakan HAM,” ujarnya.
Sementara itu, komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menuturkan, isu HAM harusnya menjadi platform parpol. Sebagai negara hukum yang menjunjung HAM, upaya penegakan hukum dan HAM menjadi prioritas dalam pemerintahan mendatang.
Hal ini disampaikan Koordinator Kontras Haris Azhar dalam sebuah diskusi di Gedung Komnas HAM bertajuk, “Peran Partai Politik dalam Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan HAM”, Kamis (3/4). Pandangan Haris menanggapi paparan tiga Parpol yang menghadiri diskusi tersebut.
Ketiga Parpol itu adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golkar, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sementara 12 partai lainnya -termasuk partai lokal- tak hadir. “Saya patut kecewa, yang presentasi pedagang semua, politisi semua. Parpolnya tidak ada yang kongkrit, tidak ada yang menggambarkan kondisi HAM yang ada,” ujarnya.
Menurut Haris, Parpol hanya menyatakan dukungannya terhadap Komnas HAM dalam penegakan HAM. Begitu pula dalam mengusut tuntas sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus hilangnya sejumlah aktivis pejuang HAM.
Haris berpandangan, dalam masa kampanye seharusnya parpol memberikan solusi konkrit jika terpilih menjadi pemenang pemilu. Setidaknya, sejumlah caleg parpol juga memberikan janji konkrit jika terpilih dan duduk di parlemen dengan membuat langkah konkrit.
Menurut Haris, dari sejumlah caleg yang ada, dipastikan tidak seluruhnya yang mengerti persoalan HAM. Begitu pula data lahan yang dirampas oleh perusahaan perkebunan. Padahal peran parpol dalam pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM sangat vital. Penegakan HAM sepertinya tidak menjadi perhatian penting bagi parpol.
“Kita sudah ada berbagai aturan, lalu bagaimana konkritnya. Misalnya, Golkar ketika masuk parlemen perannya apa. Harusnya bicara perlindungan dan penegakan ham sudah bukan lagi bicara pemenuhan,” ujarnya.
Anggota Divisi Hukum dan HAM Partai Golkar, Muflihun, mengatakan langkah kebijakan dalam penegakan HAM berada di ranah pemerintah. Sedangkan DPR lembaga yang membuat regulasi. Ia menyarankan agar Komnas HAM sebagai lembaga yang fokus dalam penegakan HAM berupaya penuh mengungkap sejumlah kasus.
Ia mengakui partainya tidak memiliki langkah konkrit dalam penegakan HAM. “Kalau kami ditanyakan langkah nyata apa yang harus dilakukan, kami tidak bisa jawab,” ujarnya.
Kelemahan parpol terhadap aksi pelanggaran HAM di berbagai daerah dikarenakan kurang pekanya para kader partai yang duduk di parlemen di daerah. Dalam pelanggaran HAM di daerah seperti perampasan lahan hingga kasus Lapindo, suara anggota parlemen di daerah tak muncul.
“Kelemahan parpol kurangnya kepekaan di daerah. Mestinya anggota legislatif di daerah peka. Ketika kasus di daerah muncul, DPR yang bereaksi, dan ini tantangan buat parpol,” ujarnya.
Ketua Divisi Politik Hukum PKPI Budi Samojo mengatakan, banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak kunjung usai. Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus ditata di ranah hulunya. Ia menilai dalam kasus pelanggaran HAM seperti kasus Lapindo semestinya presiden turun tangan.
PKPI, kata Budi, telah berupaya memberikan penyuluhan ke masyarakat meski terbatas. Namun, menurutnya parpol memang belum membahas tataran teknis terkait mekanisme perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM. Tetapi masih pada tataran normatif.
“Tapi tanpa menyelesaikan masalah hulunya tidak akan pernah selesai. Saya terima kritik partai memang belum bicara teknis. Semua rusaknya di senayan,” ujarnya.
Ketua DPP Bidang Hukum Partai Nasdem Taufik Basari menuturkan, partainya berkomitmen dalam upaya penegakan HAM. Dia menilai sebagai partai baru, Nasdem belum memiliki ‘dosa’. Makanya, partai besutan Surya Paloh itu memberikan ruang bagi calon pemimpin yang menempatkan HAM sebagai platform.
Ia menambahkan, upaya penegakan HAM bergantung pada Caleg yang lolos dalam Pileg dan duduk di parlemen. “Nasdem akan membuat kaukus anggota dewan yang konsen dalam penegakan HAM,” ujarnya.
Sementara itu, komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menuturkan, isu HAM harusnya menjadi platform parpol. Sebagai negara hukum yang menjunjung HAM, upaya penegakan hukum dan HAM menjadi prioritas dalam pemerintahan mendatang.