KUHAP baru memberi kewenangan baru bagi jaksa untuk menerapkan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain. Pasal 1 angka 16 UU No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) mendefinisikan pengakuan bersalah sebagai mekanisme bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya secara sukarela dan kooperatif dalam proses peradilan pidana.
Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti (FH Usakti), Azmi Syahputra, mengingatkan plea bargaining tidak berlaku untuk semua perkara pidana. Pasal 78 KUHAP baru mengatur pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan bila memenuhi 3 syarat kumulatif yang harus dipenuhi. Pertama, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, ancaman pidana tidak melebihi 5 tahun penjara atau denda dalam batas kategori tertentu. Ketiga, adanya pemulihan keadaan, termasuk kesediaan membayar ganti kerugian atau restitusi kepada korban.
“Dengan pembatasan itu plea bargain secara normatif dirancang sebagai mekanisme selektif yang mengedepankan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum,” kata Azmi dikonfirmasi, Rabu (07/01/2026).
Baca juga:
- KUHAP Baru: AI dan BAP Elektronik Perkuat Akuntabilitas Aparat Penegak
- Menkum Paparkan Progress Aturan Turunan KUHP-KUHAP Baru, dari Pidana Mati Hingga Pemanfaatan AI
- Integrated Criminal Justice System dalam KUHAP Baru, Akhiri Bolak-Balik Berkas Perkara
Proses pengakuan bersalah dimulai dari penilaian penuntut umum atas kelayakan penerapan mekanisme ini berdasarkan fakta perkara dan sikap terdakwa. Apabila terdakwa, dengan pendampingan advokat, menyatakan pengakuan bersalah, maka kesepakatan dituangkan secara tertulis dan diajukan kepada hakim.
Peran hakim penting sebagai pengendali terakhir. Hakim wajib memastikan pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, dan disertai pemahaman penuh atas konsekuensi hukum yang muncul. Termasuk penyimpangan hak untuk diperiksa dengan acara biasa. Pengaturan tersebut menjadi rem normatif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik plea bargain.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Sekjen Mahupiki) itu mengingatkan hakim harus memastikan pemahaman terdakwa atas konsekuensi hukum, serta adanya dukungan alat bukti yang memadai, menunjukkan pengakuan bersalah bukanlah substitusi dari pembuktian, melainkan bentuk pembuktian yang dikontrol secara ketat oleh kekuasaan kehakiman. Dalam konteks ini, hakim berfungsi sebagai benteng terakhir (last line of defense) untuk mencegah pengakuan yang lahir dari tekanan, ketimpangan posisi tawar, atau dorongan pragmatis semata demi efisiensi perkara.
















