Di sisi lain, Indonesia sayangnya belum mengatur lebih terperinci mengenai transfer data pribadi lintas batas dalam UU PDP dan mengamanatkan hal tersebut diatur dalam peraturan pelaksana UU PDP. Dalam kurun tiga tahun sejak berlakunya UU PDP, peraturan pelaksana yang dimaksud untuk menetapkan pengaturan lebih komprehensif, termasuk terkait Adequate Level of Protection dan Appropriate Safeguards dalam transfer data pribadi lintas batas, masih belum tersedia dan arah pengaturannya belum jelas.
Selain itu, ketiadaan ketentuan serupa dalam Raperpres Badan PDP patut disayangkan, mengingat tingginya urgensi dan kepentingan pelindungan data pribadi dalam transaksi barang dan jasa di era ekonomi digital saat ini. Ketiadaan regulasi ini memunculkan pertanyaan dari pelaku usaha, mengenai bagaimana UU PDP dan otoritas di Indonesia menilai, menetapkan, dan memastikan keberlakuan Adequate Level of Protection maupun Appropriate Safeguards dalam transfer data pribadi lintas batas. Bagi subjek data pribadi, ketidakpastian regulasi ini berarti meningkatnya kerentanan dan risiko terhadap pelindungan data pribadi.
Sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksana UU PDP, pelaku usaha saat ini melakukan transfer data pribadi lintas batas dengan cara memperoleh persetujuan dari subjek data pribadi sebagai solusi praktis yang tetap patuh. Kendati demikian, solusi ini bersifat sementara, karena ide awal penetapan Adequate Level of Protection dan Appropriate Safeguards dalam UU PDP adalah memungkinkan transfer data pribadi lintas batas secara terpadu tanpa persetujuan subjek data pribadi.
Penutup
Raperpres Badan PDP masih belum sepenuhnya menjawab ketidakpastian terkait transfer data pribadi lintas batas. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas untuk merampungkan Raperpres Badan PDP serta mengakomodasi kewenangan komprehensif Badan PDP dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan UU PDP, khususnya terkait transfer data pribadi lintas batas, baik melalui Raperpres Badan PDP maupun peraturan pelaksana lainnya.
*) Rafi Natapradja, S.H., Konsultan Hukum di Anderson Mori & Tomotsune
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
