Selama program itu fokus pada pembinaan mental, karakter, dan nilai-nilai yang membentuk pribadi anak, kata dia, maka program tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Program ini ditujukan untuk siswa yang telah menunjukkan perilaku menyimpang dan berasal dari keluarga yang tidak mampu memberikan bimbingan pendidikan.
Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.
"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi.
Ia menambahkan bahwa kriteria anak dalam pendidikan semi militer tersebut dimulai dari jenjang pendidikan SMP. Dedi menjelaskan bahwa kriteria yang dimaksud adalah anak-anak yang sudah mengarah tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik.
"Jadi, kalau orang tuanya tidak menyerahkan kami tidak akan menerima," katanya.
Dedi juga mengatakan program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya menekan angka kenakalan remaja. Ke depan, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.
Melalui program itu, menurut Dedi, pelajar akan mendapatkan sejumlah materi tambahan dari berbagai unsur sebagai bagian dari pembinaan menyeluruh dalam membentuk karakter yang kuat dan positif.
