"Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS," ujar Dinar.
Dampak upah minimum
Anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan, Joko Santosa, mengatakan penetapan upah minimum penting untuk menaikan indeks daya saing Indonesia. Penting juga untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan di Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan.
Dampak lain yang perlu diantisipasi dalam penetapan upah minimum saat ini, kata Joko, potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru. Kemudian potensi terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi); dan terjadinya PHK. Penetapan upah minimum juga berpotensi mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah; dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini.
Joko mengajak seluruh pihak lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas. Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas. Dengan begitu, diharapkan kenaikan upah masing-masing pekerja akan sesuai produktivitas. Bila hal ini dilakukan, dia yakin dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.
"Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang harus menjadi tujuan perjuangan pekerja dan serikat buruh," kata Joko.