PP Sanksi Administratif Segera Terbit
Berita

PP Sanksi Administratif Segera Terbit

Tinggal menunggu ditandatangani.

RED
Bacaan 2 Menit

Atas dasar itu, kata Yuddy, sosialisasi menjadi hal penting agar ke depan tak menimbulkan keraguan dari para pejabat dalam mengambil kebijakan. Karena kebijakan penting yang tidak berpretensi untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok, tidak bermasuk untuk menyalahgunakan wewenang tidak dikategorikan masuk dalam tindak pidana.

Ia berharap, para pejabat harus jujur dan memiliki rasa tanggung jawab, amanah, mengedepankan profesionalisme serta berada di atas aturan-aturan yang berlaku sebelum mengambil kebijakan. “Kalau berjalan dengan baik, orientasinya untuk memperlancar program-program pembangunan dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kita tidak akan dipidanakan," kata Yuddy.

Asisten Deputi 5 Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Hastori mengatakan, sosialisasi UU Administrasi Pemerintahan telah dilaksanakan di pusat maupun daerah dalam dua tahapan pelaksanaan yaitu Denpasar, Solo, Batam, Makassar, dan Surabaya, dan Jakarta. Sosialisasi di Surabaya ini diikuti oleh peserta dari wilayah regional Kalimantan dengan jumlah kurang lebih 250 orang. 

Para pejabat yang diundang meliputi para Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, para Kepala Biro/Bagian yang menangani hukum, inspektur dan dan Kepala Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara.

Melalui sosialisasi ini diharapkan akan terbentuk persamaan pemahaman dari seluruh jajaran pejabat pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya mengenai materi yang diatur dalam UU ini. Selain itu, UU ini akan menjadi dasar bagi pejabat pemerintahan dalam penetapan keputusannya, dan masyarakat akan terlindungi hak-haknya dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info