Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) diminta untuk menelusuri soal adanya transaksi keuangan mencurigakan di bursa saham yang sempat mengatasnamakan investor bernama 'Tanoesudibjo Prabowo Hatta'.
"PPATK harus proaktif untuk menelusuri asal-usul dan transaksi yang bisa jadi sangat bernilai politis tersebut. Jangan sampai transaksi itu sebagai awal penggelontoran dana untuk pemenangan pilpres," kata Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Poempida Hidayatulloh, di Jakarta, Jumat.
Jangan sampai, lanjut dia, ada dana-dana yang 'dicucikan' melalui pasar modal, namun sebenarnya dana tak jelas yang digunakan secara tidak benar. Publik pun berhak curiga, apakah dana itu berasal dari mafia minyak yang diduga sedang menjalankan politik balas budi.
Pernyataan Poempida itu menanggapi data soal adanya transaksi investasi di Bursa yang tercatat sebagai "Tanoesudibjo Prabowo Hatta" sebesar Rp869,8 miliar untuk membeli saham empat perusahaan grup MNC baru-baru ini. Grup MNC dimiliki oleh Pengusaha Hary Tanoesudibjo yang menjadi salah satu Tim Pemenangan Prabowo-Hatta.
Lebih mencurigakan, lanjut Poempida, setelah transaksi berjalan 20 menit, secara mendadak dan seakan ada 'sim salabim' nama investor berubah menjadi 'Tanoesoedibjo Harry'.
Kesamaan nama investor di bursa dengan nama pasangan capres-cawapres nomor urut satu membuat Poempida menilai perlunya kewaspadaan. Apalagi hasil survei sering menempatkan Prabowo-Hatta berada jauh di bawah Jokowi-JK.
"Apakah ini sebagai strategi untuk mendapatkan dana politik?" kata politisi Golkar ini.
Dia menilai Prabowo-Hatta dan Hary Tanoesudibjo harus memberikan penjelasan atas dugaan mendapatkan dana untuk kepentingan pilpres. Semua pihak wajib mengedepankan transparansi dalam penggunaan dana kampanye sesuai perintah UU.
"Publik juga berhak untuk mengetahui ada apa dibalik transaksi itu, dan apa kaitannya dengan pilpres yang tinggal beberapa hari. Dan yang pasti, negara tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan uang di dalam menentukan pemimpin nasionalnya. Melihat apa yang terjadi dengan transaksi tersebut, terasa betul bedanya, bahwa Jokowi jauh lebih mandiri. Sebab rakyatlah sumber kekuatan Jokowi," tuturnya.
Info Hukum