Koalisi mengakui upaya modernisasi alutsista merupakan hal penting untuk memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia. Namun, upaya peningkatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sejak 2009, pemerintah sebenarnya telah merancang program bertahap tersebut melalui program MEF (Minimum Essential Force). Dalam setiap tahap MEF, pemerintah menganggarkan kurang lebih sebesar Rp150 triliun setiap lima tahun untuk belanja alutsista, dimulai sejak tahun 2009 dan berakhir di 2024.
Dalam skema MEF, pada periode 2009-2014, pemerintah Indonesia telah merancang Rp150 triliun untuk belanja alutsista. Pada periode 2014-2019, pemerintah juga kembali menganggarkan Rp150 triliun untuk program MEF. Seharusnya, untuk periode 2019-2024, pemerintah juga menganggarkan Rp150 triliun untuk melanjutkan program MEF ini,” ujarnya mengingatkan.
“Kemhan tidak perlu membuat jalan baru melalui peningkatan anggaran pertahanan sebesar Rp1.700 triliun hingga tahun 2024 dan semestinya tetap menggunakan skema MEF hingga tahun 2024 sebesar Rp150 triliun,” sarannya.
Menurut Koalisi, peningkatan anggaran alutsista dan keluar dari skema MEF ini berlebihan, tidak beralasan, sangat kental dimensi politisnya. Patut dicurigai peningkatan anggaran sektor pertahanan ini tidak terlepas dari kepentingan politik kontestasi pemenangan Pemilu 2024 yang membutuhkan biaya politik. Baginya, problem modernisasi alutsista Indonesia selama ini tidak selalu terkait dengan besarnya anggaran.
“Jika mengacu skema MEF, Kemhan sebenarnya sudah memiliki skema anggaran sendiri dalam hal modernisasi alutsista. Hal pokok paling bermasalah dalam modernisasi alutsista adalah masalah transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran di sektor pertahanan yang seringkali berdampak terjadinya skandal korupsi dalam pengadaan alutsista.”
Fraksi PAN menolak
Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Puteri Nahlia mengatakan fraksinya menolak rencana Kemhan berutang sebesar Rp1,7 triliun untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan berbagai pertimbangan. "Pertimbangan pertama, pembelian alpalhankam dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang," kata Farah Puteri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Dia menilai, dalam pertahanan Indonesia perlu membaca visi menjadi strategi, lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat peta jalan atau roadmap yang sesuai dengan Nawacita. Menurut dia, dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif akan dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak dibeli maupun yang tidak.
