Menurut Oesman Sapta, dirinya mendengarkan keluhan dari pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia menghadapi pelaku pasar modern yang semakin marak membuka usahanya hingga ke tingkat desa. "Kondisi ini membuat, keberadaan UMKM dan pedagang pasar tradisional semakin berat," katanya.
Oesman Sapta meminta, Pemerintah memberlakukan pembatasan beroperasinya ritel modern hanya sampai di ibukota provinsi, tidak sampai ke kecamatan. Ia menambahkan, dalam mengatasi kesenjangan persaingan antara pelaku UMKM dengan pelaku pasar modern, salah satu solusinya adalah segera diselesaikannya RUU Perkoperasian.
"Pembahasan RUU Perkoperasian ini seharusnya dibahas dengan melibatkan tripartit dari semua pihak terkait, sebagaimana yang diamanatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi," katanya.
Hadir pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI antara lain, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, Wakil Presiden Jusuf Kala dan Ibu Mufidah, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Budiono, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Hadir juga sejumlah duta besar dan perwakilan dari negara sahabat, para ketua umum partai politik, serta para anggota DPR RI dan DPD RI.
Capaian Infrastruktur
Saat Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN (RAPBN) 2018 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR 2017, Jokowi juga menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama 2015-2016.
"Beberapa target output di bidang infrastruktur telah berhasil kita capai pada periode 2015-2016, Pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang sepanjang 7.000 kilometer, penyelesaian pembangunan 4 bandara baru, serta pembangunan jalur kereta baru sepanjang 199,6 kilometer spoor diharapkan akan membuka akses ekonomi yang lebih luas," kata Presiden.
Selain itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga fokus dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya sebanyak 210.500 unit. Ia mengatakan, untuk mempercepat pembangunan di daerah dilakukan melalui anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa. Hasilnya sejumlah target pembangunan berhasil ditingkatkan.