Presiden Tegaskan Alasan Terbitkan Kebijakan Larangan Ekspor CPO
Terbaru

Presiden Tegaskan Alasan Terbitkan Kebijakan Larangan Ekspor CPO

Meminta kesadaran pelaku usaha minyak sawit melihat persoalan tersebut dengan jernih.

Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit

Presiden mengakui kebijakan pelarangan ekspor CPO menimbulkan dampak negatif bagi sektor pendapatan negara. Selain itu, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen kelapa sawit yang tak terserap. Tapi, kebijakan tersebut bertujuan menambah pasokan dalam negeri agar melimpah ruah.

Dia meminta kesadaran dari pelaku industri minyak sawit agar mencukupi kebutuhan dalam negeri. Semestinya, sambung Presiden, bila melihat kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri dapat dengan mudah tercukupi. Karenanya, menjadi keharusan agar mengutamakan pemenuhan ketersediaan bahan baku dan minyak goreng dalam negeri.

“Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negeri, masih ada kapasitas yang sangat besar. Jika kita mau memenuhi  dengan mudah kebutuhan dalam negeri dengan mudah bisa tercukupi,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Achmad melihat pasca terbitnya kebijakan pelarangan ekspor CPO, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terjun bebas serentak seluruh daerah penghasil sawit di Indonesia. Dia menilai pemerintah tak serius menyelesaikan persoalan mendasar rakyat. Malahan pemerintah dituding terkesan memainkan nasib rakyatnya akibat tiap kebijakan yang dikeluarkan, menimbulkan masalah baru.

“Ini namanya mengatasi masalah dengan masalah lain. Masalah lama belum selesai, sekarang timbul masalah baru lagi menjelang lebaran,” kritiknya.

Dia berpandangan kebijakan yang diterbitkan pemerintah itu malah berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini salah satu sektor komoditi yang dapat menopang ekonomi masyarakat provinsi penghasil kelapa sawit. Buntut dari arahan Presiden Jokowi larang ekspor bahan baku minyak goreng ini membuat anjlok harga tandan buah segar (TBS) petani sampai 45-60 persen.

Politisi Partai Demokrat itu menilai nyaris banyak kebijakan pemerintahan Jokowi menimbulkan masalah baru. Padahal pemerintah memiliki seluruh perangkat untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berdampak positif pada masyarakat. Semestinya pengambilan keputusan sudah berjalan tepat tanpa lagi ada perdebatan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait