“Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada negara yang membatasi usia advokat ketika advokat berpraktik sebagai advokat yang tidak terkait dengan fungsi pemerintahan atau swasta,” ujar Fikri kepada Hukumonline.
Dia menjelaskan dalam law firms yang menganut model open partnership, batas usia hanya ditetapkan untuk kepentingan regenerasi kepemimpinan, bukan karena penurunan kemampuan profesional. Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi para partners muda untuk memimpin.
“Bukan menyangkut kapabilitas dari advokat yang bersangkutan,” ujarnya.
Pria yang juga dosen di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu menilai pembatasan usia pensiun advokat pada level regulasi tidak diperlukan. Dia beralasan sepanjang advokat masih dapat menjalankan tugasnya sesuai kode etik dan standar profesinya, mestinya harus dapat bekerja menegakkan keadilan.
“Berapapun usianya,” ujar Fikri yang juga calon Ketua Umum Peradi itu.
Standar profesi
Sementara Sekretaris Bidang Penelitian, Publikasi dan Pengembangan Organisasi DPN PERADI, Emir Z. Pohan punya pandangan serupa. Menurutnya isu sebenarnya bukan terletak pada batas usia maksimum, tetapi pada barrier to entry yakni standar masuk profesi advokat yang selama ini dianggap terlalu rendah atau tidak cukup menyaring kompetensi dan integritas calon advokat
“Kalau misalnya beliau khawatir si mantan hakim/jaksa/polisi masih memiliki pengaruh, solusinya bukan batas usia maksimum. Yang semestinya diperbaiki adalah standar masuk (barrier to entry), bukan menutup pintu melalui batas usia,” ujarnya di ujung telepon kepada Hukumonline.
Menurutnya, karena negara dengan sistem hukum maju tidak membatasi usia maksimum advokat, jika ada kekhawatiran terkait transisi profesi mantan penegak hukum, solusinya adalah memperketat mekanisme transisi. Pertama, menerapkan masa jeda (cooling-off period) 2–3 tahun sebelum beracara. Kedua, memperketat masa magang dan asesmen kompetensi yang dimulai setelah masa pensiun.
Dengan demikian, persoalan utamanya bukan menolak profesi lain masuk sebagai advokat, tetapi memastikan semua kandidat melewati standar yang sama yakni ketat, objektif, dan berbasis merit.
“Kalau hanya sebelumnya hanya mengerti pidana, tetapi tidak menguasai sektor lain seperti anti monopoli atau pasar modal, ya tidak perlu lolos menjadi advokat, jadi menurut saya masalahnya bukan di usia, tapi pada standar profesionalnya,” ujarnya.
Sementara pendiri Budidjaja Institute Tony Budidjaja berpandangan apapun arah regulasinya pembaharuan UU Advokat diharapkan tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga meneguhkan peran advokat sebagai penegak hukum yang menjaga keadilan, moralitas, dan kepentingan publik. Ia menegaskan perjalanan seorang advokat tidak hanya soal kompetensi teknis, tetapi sebuah komitmen moral yang melekat seumur hidup.
“Nilai seorang advokat ditentukan apakah ia mampu menjadi insinyur sosial yang mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat,” ujar Tony dalam keterangan yang diterima Hukumonline.
















