Nasi sudah menjadi bubur. Ini peribahasa yang pas dilekatkan pada konteks keberlakuan pengaturan lembaga pelindungan data pribadi yang berada di bawah Presiden. Padahal, sejumlah kajian akademik menghendaki lembaga ini independen. Pertanyaan yang muncul dalam forum akademik adalah apakah betul jika lembaga pelindungan data pribadi terletak di bawah Presiden benar-benar bisa independen?
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU Pelindungan Data Pribadi) mengamanatkan bahwa posisi lembaga pelindungan data pribadi akan ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mandat hukum ini menarik jika mengingat berbagai lembaga serupa di negara-negara rujukan Indonesia. Misalnya Uni Eropa secara tegas membentuk lembaga pelindungan data pribadi dalam posisi independen dan tidak di bawah Presiden atau di lingkar kekuasaan eksekutif. EU Data Protection Board terdiri atas berbagai perwakilan dari the national data protection authorities of the EU/EEA countries dan the EU Data Protection Supervisor. (lihat: penjelasan soal European Data Protection Board).

Isu ini turut menjadi perhatian Guru Besar Hukum Siber Universitas Padjadjaran, Sinta Dewi Rosadi. Sinta menyayangkan bahwa pendekatan The General Data Protection Regulation (GDPR) yang dipilih Indonesia untuk UU Pelindungan Data Pribadi justru diiringi independensi lembaga pelindungan data pribadi yang dipertanyakan.
Sinta bahkan pesimis melihat rumusan Pasal 58 UU Pelindungan Data Pribadi karena tidak memenuhi kriteria lembaga pelindungan data pribadi yang independen secara teoritis. “Tapi sekarang kita sudah tidak bisa memilih ya, karena sudah ditentukan akan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” kata Sinta dalam paparannya pada sebuah seminar publik.

























