Beberapa minggu lalu, Hakim Agung Prim Haryadi, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia menyambangi kampus Universitas Indonesia Depok untuk menghadiri peluncuran buku Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Belanda (Wetboek van Strafvordering/Sv) yang diselenggarakan Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
Dalam sambutannya Prim Haryadi menyebut terjemahan KUHAP Belanda yang diluncurkan akan memberikan gambaran perbandingan berkaitan dengan KUHAP baru Indonesia yang sedang digodok pemerintah. Buku tersebut juga nantinya diharapkan menambah khazanah dalam penyusunan KUHAP baru.
Arsil, peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menjelaskan untuk menghasilkan Terjemahan KUHAP Belanda yang sudah dilakukan sungguh tidak mudah. Kendala bahasa menjadi hambatan tersendiri karena bahasa Belanda bukan bahasa asing yang umum, misalnya seperti bahasa Inggris. Sangat sedikit jumlah orang Indonesia yang mahir berbahasa Belanda. Butuh waktu setidaknya dua tahun dengan melibatkan banyak pihak dan ahli yang berkaitan.
Diskusi terjemahan Terjemahan KUHAP Belanda IJRS kemarin sejalan dengan Webinar LeIP dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tiga tahun silam saat Terjemahan Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia diluncurkan. Kedua diskusi memberikan gambaran bagaimana proses penerjemahan dokumen hukum asing memiliki tantangan tersendiri.

























