Program tabungan hari tua bagi pekerja/buruh sudah ada sejak 1977, tapi faktanya banyak lansia tidak memiliki tabungan hari tua. Sehingga penting bagi pemerintah unntuk memperkuat program jaminan pensiun yang arahnya bersifat inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Tavip menyoroti kepesertaan JHT dan JP belum menjangkau melindungi seluruh pekerja formal (PPU), informal (BPU), Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun Jasa Konstruksi (Jakon). Nah, agar lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, pemerintah perlu mencermati sedikitnya delapan hal utama.
Pertama, membuka ruang kepesertaan JP bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), PMI dan Jakon dengan menjalankan Pasal 8 ayat 2 Perpres 109 tahun 2013. Mewajibkan kepesertaan JHT dan JP bagi pekerja di sektor kecil dan mikro dengan merevisi Pasal 6 Perpres 109 tahun 2013.
Kedua, segera terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Akun Utama dan Akun Tambahan program JHT sesuai Pasal 188 UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ketiga, untuk memastikan seluruh pekerja terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah perlu penggabungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi satu dengan manfaat untuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, jaminan pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Keempat, pemerintah mengkaji pelaksanaan pembayaran kompensasi PHK dan kewajiban pengusaha membayar iuran jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya, kompensasi PHK sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK.
Kelima, merevisi rumus manfaat pasti dalam PP No.45 Tahun 2015 dengan menaikkan konstanta 1 menjadi 2 persen. Keenam, menaikan iuran JP untuk mendukung ketahanan dana dan keberlanjutan program sesuai PP 45/2015.
Ketujuh, mengintegrasikan pelaksanaan seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK, JKm, JHT dan JP) untuk ASN ke BPJS Ketenagakerjaan, sesuai amanat Pasal 21, 22 dan 23 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kedelapan, mengatur keberlanjutan program JKN bagi ahli waris pekerja swasta yang meninggal, dan pekerja yang memasuki masa pensiun dengan pembayaran iuran JKN dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
