Kalangan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) mendesak pemerintah memperkuat kebijakan program pensiun. Pasalnya, cakupan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan masih terbatas pada pekerja sektor formal.
Ketua Umum IHII, Saepul Tavip, menyatakan RPJPN 2025–2045 menargetkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai AS$ 30.300 pada 2045, dengan tingkat kemiskinan 0,5–0,8 persen dan rasio gini 0,290–0,320. Ia menegaskan, pencapaian target tersebut turut bergantung pada peningkatan kesejahteraan lansia yang jumlahnya terus bertambah.
Tavip menegaskan perlindungan masa tua penting agar pekerja tetap sejahtera saat pensiun melalui Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Kedua program ini bersifat wajib bagi pekerja di perusahaan menengah dan besar, serta dapat diperkuat dengan dana pensiun dari pemberi kerja dan kompensasi PHK.
“Berbagai program itu berguna untuk mendukung kesejahteraan pekerja paska bekerja dan memasuki masa lansia,” kata Tavip dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).
Baca juga:
- Pemerintah Terbitkan Aturan JHT Terbaru, Bisa Cair Tanpa Menunggu Pensiun
- Begini Cara Klaim Program JHT BPJS Ketenagakerjaan
Sayangnya, peningkatan jumlah lansia belum diimbangi perlindungan hari tua yang memadai. Berdasarkan Susenas BPS Maret 2025, hanya 8,04 persen lansia di perkotaan memiliki pensiun dan 0,41 persen memiliki tabungan. Di pedesaan, angkanya lebih rendah, hanya 1,97 persen memiliki pensiun dan 0,18 persen memiliki tabungan.
Berdasarkan data Susenas, Tavip menyebut sumber utama pembiayaan rumah tangga lansia berasal dari anggota keluarga yang bekerja (79,66 persen di perkotaan dan 87,34 persen di pedesaan), bekerja, dan kiriman uang atau barang. Kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya generasi sandwich yang menanggung tiga generasi, dirinya, anak dan orangtua. Sementara itu, 77,92 persen lansia yang bekerja berada di sektor informal yang rentan.
Program tabungan hari tua bagi pekerja/buruh sudah ada sejak 1977, tapi faktanya banyak lansia tidak memiliki tabungan hari tua. Sehingga penting bagi pemerintah unntuk memperkuat program jaminan pensiun yang arahnya bersifat inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Tavip menyoroti kepesertaan JHT dan JP belum menjangkau melindungi seluruh pekerja formal (PPU), informal (BPU), Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun Jasa Konstruksi (Jakon). Nah, agar lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, pemerintah perlu mencermati sedikitnya delapan hal utama.
Pertama, membuka ruang kepesertaan JP bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), PMI dan Jakon dengan menjalankan Pasal 8 ayat 2 Perpres 109 tahun 2013. Mewajibkan kepesertaan JHT dan JP bagi pekerja di sektor kecil dan mikro dengan merevisi Pasal 6 Perpres 109 tahun 2013.
Kedua, segera terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Akun Utama dan Akun Tambahan program JHT sesuai Pasal 188 UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ketiga, untuk memastikan seluruh pekerja terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah perlu penggabungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi satu dengan manfaat untuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, jaminan pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Keempat, pemerintah mengkaji pelaksanaan pembayaran kompensasi PHK dan kewajiban pengusaha membayar iuran jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya, kompensasi PHK sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK.
Kelima, merevisi rumus manfaat pasti dalam PP No.45 Tahun 2015 dengan menaikkan konstanta 1 menjadi 2 persen. Keenam, menaikan iuran JP untuk mendukung ketahanan dana dan keberlanjutan program sesuai PP 45/2015.
Ketujuh, mengintegrasikan pelaksanaan seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK, JKm, JHT dan JP) untuk ASN ke BPJS Ketenagakerjaan, sesuai amanat Pasal 21, 22 dan 23 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kedelapan, mengatur keberlanjutan program JKN bagi ahli waris pekerja swasta yang meninggal, dan pekerja yang memasuki masa pensiun dengan pembayaran iuran JKN dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
Anggota Komisi IX DPR, Gamal Albinsaid, menegaskan pentingnya penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal, pekerja berisiko tinggi, dan kelompok masyarakat rentan. Mengingat struktur ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal.
Jumlah kecelakaan kerja masih tinggi, rata-rata 1.266 kasus per hari. Sepanjang 2024 tercatat 462.241 kasus, terutama di sektor konstruksi dan pertambangan. Kondisi ini memperparah kerentanan, dengan sekitar 60 juta orang berisiko mengalami guncangan finansial dan jatuh ke kemiskinan.
Gamal menyebut jaminan sosial tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas kerja. Berbagai studi menunjukkan jaminan sosial menurunkan tingkat kecemasan hingga 60 persen, meningkatkan konsentrasi 35 persen, dan meningkatkan kreativitas hingga 42 persen. Secara keseluruhan dapat mendorong produktivitas pekerja sampai 23 persen.
“Dengan korelasi yang sangat kuat antara jangkauan perlindungan sosial dan kepuasan kerja yang mencapai 0,87, maka penguatan jaminan sosial adalah investasi strategis bagi masa depan ketenagakerjaan nasional,” ujarnya.
Politisi PKS itu mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan dan memperkuat implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan sektor berisiko tinggi.
“Kita tidak boleh membiarkan mayoritas pekerja Indonesia berada dalam kondisi tanpa perlindungan. Penguatan jaminan sosial adalah kunci menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan melindungi masa depan keluarga pekerja Indonesia,” pungkasnya.
