Kewenangan menutup dan memberantas judi daring yang dimiliki para pegawai Kementerian Komunikasi dan Informasi yang kemudian berubah menjadi Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital (Komdigi) justru dimanfaatkan untuk melakukan kongkalingkong dengan para pengelola judi daring yang justru untuk memuluskan praktek lancing tersebut. Bahkan yang mengejutkan Menteri Komunikasi dan Informatika kala itu yakni Budie Arie Setiadi, disebut mendapatkan bagian sebesar 50 % dari total uang pengamanan atau penjagaan situs judi daring. Hal itu terungkap ketika jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dalam sidang kasus judi daring di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Kompas.id 19 Mei 2025).
Diatas merupakan satu contoh kemungkinan terjadinya penyimpangan, bahkan bisa dikualifikasi menjadi tindak kejahatan yang dilakukan seorang pejabat negara yang juga seorang pejabat publik, meskipun masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam proses hukum yang komprehensif sampai dengan adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Persoalannya sejauh mana proses penegakan hukum pada pejabat negara sekaligus sebagai pejabat publik itu dapat dilakukan sebagai pertanggungjawaban. Di sisi lain tidak akan mengganggu kelangsungan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Demikian pula proses penegakan hukum ini harus diletakkan dalam konteks mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada pejabat negara/publik itu untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Karena itu, dalam proses pengumpulan alat bukti, penyidikan, penuntutan dan peradilannya harus dilakukan secara transparan.
Pengertian Pejabat Publik
Ada beberapa pengertian pejabat publik dalam peraturan perundangan diantaranya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah (PP) No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 yang pada pokoknya memberikan pengertian bahwa pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Ia merupakan individu yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), seperti transparan, akuntabel, dan profesional.
Beberapa contoh pejabat publik yang juga sekaligus sebagai pejabat negara di Indonesia, diantaranya: (1). Presiden dan Wakil Presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan mereka memiliki tanggung jawab menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan negara; (2). Menteri; sebagai pembantu presiden memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan di bidang tertentu sesuai dengan bidang kementdriannya; (3). Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai kepala sdaerah mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan di daerahnya masing masing; (4). Anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk membuat UU, peraturan dan mengawasi pemerintahan; (5). Hakim, sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses peradilan dan membuat putusan yang adil; (6). Jaksa, sebagai penuntut umum yang memiliki tanggung jawab menuntut pelaku kejahatan dan menjalankan pelaksanaan putusan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat; (7). Polisi, sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sebagai penegak hukum penyidik dan sebagai pelayan masyarakat; (8). Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat; (9). Direktur dan Pejabat Struktural di lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab menjalankan tugas tugas lembaga dan membuat kebijakan.
Terminologi pejabat publik ini seringkali baur dengan pengertian figur publik (public figure), karena sama sama figure yang mempublik. Hanya saja pejabat publik itu baik yang dipilih maupun yang diangkat oleh kekuasaan diatasnya mengemban suatu tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan publik. Demikian juga meskipun banyak mengandung persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan antara Pejabat Publik dengan Pejabat negara. Pejabat negara memiliki lingkup jabatan yang lebih luas mencakup lembaga lembaga negara, seperti meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara pejabat publik ditunjuk atau dipilih untuk menduduki jabatan pada badan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh Kepala Sekolah, Direktur Rumah Sakit, kepala desa, pejabat dinas, dan pejabat lain yang bekerja di lembaga lembaga pelayanan publik.
Penegakan hukum Terhadap Pejabat Publik
Penegakan hukum pidana terhadap pejabat publik pada dasarnya merupakan salah satu konsekwensi dari perbuatan kriminal yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Proses pidana adalah bagian dari akuntabilitasnya, karena sangat mungkin ketika seseorang berkedudukan sebagai pribadi perbuatan itu tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana. Pemberian sesuatu dari rekan bisnis akan berubah menjadi tindak pidana korupsi seperti gratifikasi, suap atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara ketika seseorang mantan pebisnis menduduki satu jabatan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan transparansi dan independensi dalam proses penegakan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK ataupun pengadilan sebagai bagian dari penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum baik bagi pejabat publik maupun rakyat pada umumnya.
Dari perspektif teori relasi sosialnya George Simmel, kewajiban timbal balik seorang pejabat publik mensejahterakan masyarakatnya didasarkan pada janji kampanye yang harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) yang juga merupakan executive judgement. Karena itu, ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan publiknya disamping ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan sendiri/orang lain dan merugikan negara juga telah diperjelas melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur secara rinci larangan penyalahgunaan wewenang, larangan mana meliputi (Pasal 17 & 18) :
