PSHK: Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hukum Sekedar ‘Pelumas’ Investasi
Berita

PSHK: Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hukum Sekedar ‘Pelumas’ Investasi

PSHK berpandangan wajah Pemerintahan Jokowi Jilid II sejauh ini belum berhasil menghadirkan optimisme baru, khususnya dalam bidang hukum. Pemilihan nama Yasonna H Laoly yang merupakan politisi PDIP, untuk kembali duduk di posisi Menkumham jelas pilihan keliru.

Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit

 

Presiden Jokowi juga meminta agar pelayanan visa dan pelayanan keimigrasian di bandara juga terus ditingkatkan. "Kemudian pelayanan di keimigrasian baik di kantor-kantor imigrasi, pelayanan visa termasuk pelayanan-pelayanan keimigrasian di bandara-bandara. Itu pesan Bapak Presiden kepada saya," lanjut Yasonna.

 

Selain itu, kata dia, Presiden juga memberi perhatian khusus soal perbaikan di lapas. "Berikutnya, lembaga pemasyarakatan mendapat perhatian dari Bapak Presiden, maka Ditjen Pemasyarakatan sebagai bagian terbesar dari kementerian ini harus segera berbenah diri," kata dia.

 

Yasonna menyinggung soal over capacity di lapas yang kontribusi terbesarnya berasal dari narapidana kasus narkotika. "Saya berharap over capacity, saya sampaikan memang ini kontribusi terbesarnya ada di narkoba," ujar Yasonna.

 

Ia juga mengharapkan agar penyelesaian revisi Undang-Undang Narkotika penting dilakukan. "Penyelesaian revisi UU Narkotika menjadi sangat penting kami lakukan karena persoalan di sana cukup besar. Pembenahan, penekanan pada rehabilitasi kemudian peredaran-peredaran narkoba yang masih ditemukan, ini harus menjadi catatan prioritas kami," ujar Yasonna. (ANT)

Tags:

Berita Terkait