PT Palembang Tegaskan Putusan Bebas Tidak Dapat Diajukan Banding
Terbaru

PT Palembang Tegaskan Putusan Bebas Tidak Dapat Diajukan Banding

Bertentangan dengan KUHAP dan Terdakwa yang telah diputus bebas harus diberi perlindungan hukum.

Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding dengan menolak upaya hukum yang diajukan penuntut umum. Kasus ini terkait dugaan tindak pidana  penadahan 4 Ton brondol sawit yang menjerat Mintaria Bin Zainal Ali dan Sayful Bahri Bin Karsidi yang sebelumnya diputus bebas pengadilan tingkat pertama.  

Majelis Hakim PT Palembang menyatakan permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ogan Ilir tidak dapat diterima. Hal itu tertuang dalam putusan perkara Nomor 295/PID/2026/PT PLG yang diputus pada tanggal 20 Mei 2026 oleh Nirmala Dewita sebagai hakim Ketua dengan dibantu oleh Syamsudin dan Rosihan Juhriah Rangkuti masing-masing sebagai hakim anggota.  

"Bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Menyatakan permohonan banding putusan bebas Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 33/Pid.B/2026/PN Kag tanggal 17 April 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara," bunyi amar putusan Majelis Hakim seperti dikutip Dandapala, Jumat (29/5).

Baca Juga:

Majelis Hakim kemudian menegaskan ketentuan Pasal 244 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Beleid tersebut secara tegas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas, terdakwa harus segera dilepaskan tanpa menunggu adanya upaya hukum dari pihak manapun.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa putusan bebas bersifat final dan langsung berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. “Putusan bebas memiliki sifat final dan berkekuatan hukum tetap sejak saat diucapkan, sehingga tidak tersedia ruang hukum untuk diajukannya upaya hukum banding,” tulis Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya.

Majelis Hakim juga menegaskan adanya perbedaan mendasar antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan lepas, undang-undang masih membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum banding. Sebaliknya, terhadap putusan bebas, pembentuk undang-undang secara sadar menutup peluang tersebut demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap terdakwa.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info