Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI yang ditandatangani oleh Adi Andojo itu sejiwa pula dengan SEMA No. 6 Tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 yang ditandatangani oleh Ketua MA Ali Said SH.
Seperti dikemukakan oleh Ketua MA dalam keterangannya kepada Hukumonline.com, di kalangan Hakim Agung muncul pendapat yang mendua mengenai pengajuan PK oleh Kuasa. Yang pro, antara lain Yahya Harahap[4], mengacu kepada angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983. Jelaslah bahwa argumentasi yang dibangun oleh Yahya Harahap tanpa memperhitungkan nilai tata urutan peraturan perundang-undangan kita.
Di samping itu, ada juga yang mengacu kepada Pasal 233 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum”. Memang, permintaan banding, berbeda dengan proses pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang harus melalui suatu proses mengadili.
Demi Bangsa dan Negara
Kehadiran Terpidana seperti ditegaskan oleh Pimpinan MA tahun 1984, adalah suatu keharusan. Mengapa? Rupanya, pimpinan MA pada waktu itu berpandangan jauh ke depan. Mereka melihat kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi apabila Terpidana dapat mengajukan permohonan PK yang cukup diwakili oleh pengacaranya.
Kasus PT Goro Batara Sakti dan BULOG yang merugikan Negara hingga Rp96 milyar adalah salah satu contoh yang membuktikan betapa jeli mata pimpinan MA yang mengedarkan surat edaran tersebut. Dari tempat persembunyiannya Tommy Suharto yang menjadi Terpidana mengajukan PK melalui kuasanya. Majelis Hakim Agung menyatakan syarat formil permohonan tersebut dipenuhi sehingga materi dapat diperiksa. Tatkala Majelis menolak permohonan PK, putusan tersebut tidak dapat di eksekusi dengan segera oleh JPU. Terpidana leluasa hidup dengan tenang di tempat persembunyiannya lebih dari setahun.
Contoh lain adalah Djoko Tjandra yang terlibat kasus cessie Bank Bali sebesar Rp546,468 milyar. MA memeriksa PK yang diajukan Jaksa dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp15 milyar. Sehari sebelum putusan itu dihasilkan dalam Muscap para Hakim Agung, Djoko yang sudah mengetahui terlebih dahulu memutuskan ambil langkah seribu, lari ke luar negeri dengan menggunakan pesawat carteran. Dari tempat persembunyiannya di luar negeri, ia menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan PK tetapi melalui kuasanya. Persoalan menjadi dilematis bagi MA, karena sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
Demi bangsa dan negara yang sedang dirundung kemalangan yang sangat, celah-celah yang digunakan oleh para koruptor antara lain melalui pintu permohonan PK oleh kuasa, harus segera ditutup, mengingat penderitaan rakyat yang sudah sampai pada tingkat nadir.
