Putusan Majelis Hakim Agung Terkait Permohonan PK
OPINI

Putusan Majelis Hakim Agung Terkait Permohonan PK

Khusus dalam perkara korupsi, kehadiran terpidana dan keharusan menandatangani berita acara pemeriksaan, memiliki makna tersendiri. Yaitu untuk mencegah larinya terpidana yang mengakibatkan putusan yang sudah inkracht tak bisa dieksekusi.

•Bacaan 2 Menit
KH
Penulis Opini

 

Pasal 265 ayat (3) : Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

 

Apabila kita urai maka undang-undang yang bersifat imperatif itu memberi peluang bagi pencari keadilan, dalam hal ini terpidana atau ahli warisnya, untuk mengajukan peninjauan kembali. Manakala peluang itu digunakan, dia harus hadir untuk kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan.

 

Pembuat undang-undang tentu saja telah memperhitungkan segala kemungkinan tatkala hendak mengundangkan pasal-pasal ini. Yahya Harahap[2] mengemukakan salah satu kemungkinan mengapa berita acara itu harus ikut ditandatangani oleh Pemohon adalah adanya kemungkinan pemeriksaan dan berita acara yang dibuat-buat oleh hakim dan panitera. Dengan ikut menandatangani berita acara pemeriksaan, Pemohon mengetahui dengan pasti bahwa alasan permintaan peninjauan kembali yang diajukannya telah diakomodir dengan benar. Kekhawatiran ini datang dari Yahya Harahap yang nota bene adalah mantan Ketua Muda Pidana Umum di Mahkamah Agung.

 

Melalui kuasa ?

Ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa dalam keterangannya kepada Hukumonline.com[3] mengakui bahwa di kalangan Hakim Agung selama ini muncul mendapat yang mendua mengenai pengajuan PK oleh kuasa atau lazimnya oleh Advokat. Pendapat pertama tetap mengacu kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa permohonan PK harus diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Pendapat yang berseberangan, menyatakan bahwa permohonan itu dapat saja diajukan oleh kuasa hukum terpidana. Masih kata Ketua MA, tugas kuasa hukum adalah untuk mewakili (i.c. terpidana). Lebih lanjut Ketua MA menyatakan bahwa lembaga peradilan tertinggi itu, secara kelembagaan belum membuat peraturan untuk menyamakan persepsi.

 

Dengan asumsi bahwa berita hukumonline.com itu akurat, pernyataan Ketua MA tadi, akan menuai dua masalah yang harus dipertanyakan :

§         Karena kuasa hukum adalah untuk mewakili, bersediakah mereka mewakili segala kewajiban terpidana, termasuk menjalani hukuman penjara? Dengan gamblang, pertanyaan ini tentu dapat dijawab dengan tidak;

§         Membiarkan pendapat para Hakim Agung mendua mengenai permohonan PK, pencari keadilan akan merasa dirugikan karena pada gilirannya akan menimbulkan masalah baru, dapatkah Pemohon mengulangi permohonannya yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh MA, dengan alasan Majelis belum memeriksa materi permohonan?

Krisna Harahap

Penulis, guru besar, pemerhati perkembangan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info