Putusan Majelis Hakim Agung Terkait Permohonan PK
OPINI

Putusan Majelis Hakim Agung Terkait Permohonan PK

Khusus dalam perkara korupsi, kehadiran terpidana dan keharusan menandatangani berita acara pemeriksaan, memiliki makna tersendiri. Yaitu untuk mencegah larinya terpidana yang mengakibatkan putusan yang sudah inkracht tak bisa dieksekusi.

•Bacaan 2 Menit
KH
Penulis Opini

 

Apabila kita bersedia menoleh ke belakang, dualisme pendapat di antara para Hakim Agung tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Pimpinan Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum, melalui surat nomor 4984/TU/84/3951/Pid. Tanggal 2 November 1984 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian disebarkan untuk seluruh Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, dengan tegas menyatakan :

-          Kehadiran pemohon dan Jaksa di dalam pemeriksaan berdasarkan pasal 265 ayat (2) KUHAP adalah merupakan keharusan;

-          Pemanggilan terhadap Pemohon yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan surat panggilan yang disampaikan kepadanya melalui panitera/jurusita;

-          Pemanggilan terhadap pemohon yang berada di luar lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan surat panggilan yang disampaikan kepadanya oleh panitera/jurusita;

-          Pemberitahuan kepada Jaksa (tanpa menyebut nama) untuk hadir ke pengadilan dilakukan dengan surat panggilan yang disampaikan kepadanya melalui panitera/jurusita;

-          Pemeriksaan terhadap permohonan peninjauan kembali dilakukan oleh hakim dalam persidangan pengadilan;

-          Kedudukan jaksa dalam pemeriksaan persidangan peninjauan kembali bukan sebagai penuntut umum.

Halaman selanjutnya:Surat Ketua Muda Mahkamah...
Krisna Harahap

Penulis, guru besar, pemerhati perkembangan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info