Hubungan antara pengusaha dan buruh di perusahaan tak selamanya harmonis. Kadang pengusaha selaku pemberi kerja membuat keputusan bisnis yang berdampak pada berakhirnya hubungan kedua belah pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023 mengubah sebagian norma klaster ketenagakerjaan yang diatur UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.
Amar putusan yang dibacakan Kamis (31/10/2024) itu memuat 21 substansi utama yang mengubah beberapa praktik perburuhan. Antara lain soal penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), utamanya pembayaran pesangon. Putusan ini dinilai membuka peluang buruh yang mengalami PHK mendapat besaran pesangon lebih tinggi daripada aturan.
Associate IABF Law Group, Nurul Hasanah, menyoroti amar putusan poin dua puluh dua yang menyatakan frasa ‘diberikan dengan ketentuan sebagai berikut’ dalam Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, ‘paling sedikit’. Amar putusan ini membangkitkan kembali frasa ‘paling sedikit’ Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihapus UU 6/2023.
Baca:
- 21 Poin Penting Amar Putusan MK Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja
- Jalankan Putusan MK, Komisi 9 Usul Revisi UU Ketenagakerjaan Masuk Prolegnas Prioritas 2025
- Putusan MK Ini Berpotensi Menumpulkan Peran Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan PHK
Menurut Nurul frasa ‘paling sedikit’ dalam UU 13/2003 memberikan diskresi kepada pengusaha dalam memberikan pesangon kepada buruh yang mengalami PHK. Putusan MK mengenai pesangon ini perlu dicermati pengusaha. Untuk mengatur besaran pesangon yang lebih besar bisa dilakukan melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB).
“Dari aspek karyawan, ada ketentuan hak minimum yang paling sedikit yang harus diterima karyawan yang terkena PHK. Ketentuan minimum itu berdampak pada awareness karyawan untuk meminta lebih,” kata Nurul dalam kegiatan IABF Training Class bertema Labor Law Update: Membedah 21 Poin Penting Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023, Kamis (21/11/2024).
Menurut Nurul secara umum putusan MK ini membangkitkan kembali frasa ‘paling sedikit’ Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003 yang dihapus UU 6/2023. Selain itu, amar putusan MK poin ke dua puluh satu mempertegas kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah buruh dan hak lainnya selama menjalani proses PHK sampai berakhirnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.
