Saat ini tengah terdapat wacana perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini dilatarbelakangi oleh perkara anak yang dianggap semakin melakukan tindak pidana serius. Misalnya, perkara anak di Palembang yang melakukan tindakan kekerasan seksual dan dipidana 10 tahun penjara.

Terdapat juga perkara pembunuhan yang dilakukan anak di Penajam dan dipidana selama 20 tahun penjara. Terakhir, terdapat kasus pembunuhan yang dilakukan anak di Lebak Bulus. Sejalan dengan ini, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat peningkatan kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).
Baca Juga:
Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas
Dinamika Pergulatan Penegakan Hukum Versus Prerogatif Presiden
Pidana Bukan Satu-Satunya Solusi
Narasi perubahan UU SPPA ini pada umumnya menyangkut urgensi meninjau kembali batas maksimal ancaman penjara atau mempertimbangkan ancaman hukuman mati pada ABH. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Angelo Emanuel dalam artikel “Urgensi Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Penegakkan Hukum” (Hukumonline, 2024), dan oleh Vena Puri dalam “Menakar Tuntutan Pidana Mati pada Anak” (Kompas.co.id, 2024). Memang, jika melihat sekilas fenomena kasus diatas, mudah untuk menyatakan maksimum penjara 10 tahun dalam UU SPPA sudah tidak efektif dalam praktiknya. Namun, pandangan penambahan ancaman pidana sebenarnya tidak tepat sebagai solusi untuk menekan jumlah tindak pidana yang dilakukan ABH.
Hal ini disebabkan karena tiga alasan. Pertama, semakin tingginya ancaman pidana atau ancaman pidana mati tidak menjadikan tingkat kriminalitas menurun. Hal ini sebagaimana dinyatakan penelitian yang dilakukan Vera Institute of Justice di Amerika Serikat. Serupa dengan hal tersebut studi di Kanada yang dilakukan oleh John Howard Society menyatakan bahwa penjara tidak mencegah terjadinya perbuatan kriminal. Di Indonesia, penelitian ICJR menunjukkan bahwa tidak ada data atau ataupun studi yang membuktikan efektivitas dari efek jera pada penerapan hukuman mati. Bila untuk orang dewasa saja hal tersebut tidak efektif, bayangkan betapa destruktifnya pemikiran kita untuk terlintas pemberian hukuman yang berat kepada ABH.
Kedua, kondisi berpikir anak yang masih berkembang memerlukan remodelling yang berkelanjutan yang bukan semata-mata penggunaan penjara. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Kertas Kebijakan PUSKAPA pada tahun 2023. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa Prefrontal cortex sebagai bagian otak yang digunakan untuk membuat keputusan, memikirkan konsekuensi, menyelesaikan masalah, dan mengendalikan dorongan impuls, sebenarnya masih dalam proses perkembangan, bahkan hingga usia pertengahan 20 tahun (The Adolescent Brain Casey B.J., Jones RM, Hare TA).
Hal ini dijadikan acuan pada berbagai negara, salah satunya Australia, dalam memberikan panduan pola asuh anak serta kebijakan menyangkut anak lainnya (raisingchildre.net.au). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa argumen bahwa ABH berusia 16-17 tahun sudah mengetahui konsekuensi perbuatannya sebagaimana orang dewasa merupakan argumen yang kurang berdasar.
















