Ragam Penodaan Agama dalam Vonis Hakim Agung

Ragam Penodaan Agama dalam Vonis Hakim Agung

Siska Trisia
Penodaan agama bisa terjadi ketika objek perbuatan menyentuh ajaran, alat ritual peribadatan, dan juga simbol keagamaan.
Ragam Penodaan Agama dalam Vonis Hakim Agung
Hukumonline

Masih segar di ingatan, kasus tantangan berhadiah minuman keras (miras) untuk penonton The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara akhir bulan Juli lalu. Reaksi publik beragam. Tidak sedikit yang mengecam dan menuduh pelaku patut diduga telah melakukan penistaan agama. Terbaru, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya sudah menetapkan empat orang tersangka. Dua di antara mereka sudah ditahan. Penyidik menjelaskan, para pelaku dijerat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terkait “tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan”.

Dalam KUHP lama, “penodaan agama” secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 156a yang merupakan delik khusus dalam Bab V tentang “kejahatan terhadap ketertiban umum”. Pasal lain yang berkaitan dengan penodaan agama juga diatur dalam Pasal 156 huruf a dan huruf b, Pasal 154, serta Pasal 157 KUHP lama dengan ancaman pidana yang beragam.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai penodaan agama tidak lagi memakai istilah “penodaan agama” secara eksplisit dalam satu pasal tunggal seperti Pasal 156a KUHP lama. Rumusan barunya disusun sistematis dalam Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan serta dikaitkan dengan delik kebencian/permusuhan berbasis agama. Adapun beberapa pasal terkait penodaan agama dalam KUHP Nasional adalah, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 305. (Baca juga: Evolusi Hukum Blasphemy dan Tren Kasusnya di Indonesia)

Dalam suatu diskusi peluncuran buku berjudul Law and Politics of Blasphemy in Indonesia karya Rafiqa Qurrata A’yun menguraikan beragam data penting. Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menjelaskan, istilah “penodaan agama” secara umum didefinisikan sebagai tindakan tidak menghormati hal-hal yang dianggap suci, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan agama.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info