Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2025 telah rampung. Sejumlah Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pun telah dilantik. Banyak evaluasi dan masukan disampaikan berbagai pihak. Baik kepada penyelenggara maupun Mahkamah Konstitusi yang merupakan tempat terakhir penyelenggaraan tahapan Pilkada.
Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) dalam laporan Analisis Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2025 mengungkap jumlah daerah yang harus melaksanakan mengulang pemungutan suara usai PHP Kada kali ini menjadi yang terbanyak dalam sejarah Indonesia.
Tidak kurang dari 14 daerah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini dipandang jauh meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya ada dua daerah yang harus melakukan PSU di seluruh TPS. Selain itu terdapat delapan putusan PSU di TPS tertentu dengan batas waktu 30-45 hari dan dua putusan PSU di satu atau beberapa kecamatan dengan batas waktu 45 hari.
Berdasarkan hasil analisis putusan PHP Kada, Perludem membagi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar putusan ke dalam 11 kategori. Ada beberapa pertimbangan yang bahkan menjadi alasan mengabulkan sebagian dalil pemohon di 26 perkara. Sebagai bahan pembelajaran ke depan, menarik untuk mengetahui lebih jauh model pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar mengabulkan sebagian dalil para pemohon itu.
