Rakernas KAI 2026: Sistem Bottom-Up dan Sadar Hukum di NTB
Terbaru

Rakernas KAI 2026: Sistem Bottom-Up dan Sadar Hukum di NTB

Semua draf, isu strategis, dan usulan hukum yang dibahas murni berasal dari aspirasi rekan-rekan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia, bukan hasil konsep sepihak atau intervensi dari pengurus pusat.

Hukumonline News
Hukumonline News
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 4 Menit
Ketua Presidium DPP KAI, Heru S. Notonegoro. Foto: istimewa.
Ketua Presidium DPP KAI, Heru S. Notonegoro. Foto: istimewa.

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) secara resmi membuka gelaran Rapat Kerja Nasional 2026 (Rakernas KAI 2026) di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (5/6). Selain fokus pada agenda evaluasi kinerja internal organisasi, Rakernas tahun ini menorehkan catatan sejarah dan warisan (legacy) yang sangat penting bagi masyarakat lokal. Hal ini ditandai lewat kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui program edukasi warga desa.

 

Ketua Presidium DPP KAI, Heru S. Notonegoro menegaskan bahwa Rakernas KAI 2026 bukan sekadar ritual tahunan biasa atau ajang seremonial belaka tanpa arah yang jelas. Sebaliknya, KAI memegang komitmen penuh untuk memberikan dampak nyata dan masif bagi masyarakat luas melalui program-program yang taktis dan berdampak panjang. Di samping itu, forum tertinggi ini juga dimanfaatkan secara maksimal untuk menyerap aspirasi serta masukan dari seluruh pengurus KAI di tingkat daerah.

 

Mengenai teknis pelaksanaan dan penyusunan materi Rakernas KAI kali ini, Heru menjelaskan adanya perubahan paradigma yang signifikan. DPP KAI menerapkan sistem bottom-up secara total dalam merumuskan seluruh materi persidangan. Artinya, semua draf, isu strategis, dan usulan hukum yang dibahas murni berasal dari aspirasi rekan-rekan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia, bukan hasil konsep sepihak atau intervensi dari pengurus pusat.

 

"Sehingga insyaallah Rakernas yang kita selenggarakan semuanya sudah 80 persen matang. Tidak lagi perlu diperdebatkan karena konsep itu adalah dari teman-teman, sehingga kita tinggal menyelaraskan untuk dijadikan satu keputusan," jelas Heru saat memberikan keterangan resmi di sela-sela acara.

 

Dengan tingkat kematangan materi yang sangat tinggi ini, jalannya persidangan dalam rakernas diharapkan dapat berjalan lebih efektif, dinamis, dan solutif. Selain fokus pada sidang komisi organisasi, rangkaian agenda Rakernas KAI 2026 ini juga turut diisi dengan forum diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pakar hukum ternama di Indonesia pada Jumat malam, guna membedah berbagai persoalan hukum kontemporer.

 

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam rakernas tahun ini adalah apresiasi tinggi yang diberikan oleh pihak KAI kepada Pemerintah Provinsi NTB. Gelaran rangkaian kegiatan menyambut Rakernas KAI 2026 di Kota Mataram ini berhasil terlaksana secara masif dan sukses berkat adanya dukungan penuh serta sinergi yang kuat dari pemerintah daerah setempat.

 

"Kemarin kita sudah mendahului rakernas dengan satu rangkaian kegiatan atas kerja sama yang sangat taktis dan strategis bersama Pemerintah Provinsi NTB dalam bentuk GSP, yaitu Gerakan Seribu Paralegal dari NTB untuk Indonesia," ujar Heru dalam pidato pembukaannya di hadapan ratusan delegasi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info