Rakernas KAI 2026: Sistem Bottom-Up dan Sadar Hukum di NTB
Terbaru

Rakernas KAI 2026: Sistem Bottom-Up dan Sadar Hukum di NTB

Semua draf, isu strategis, dan usulan hukum yang dibahas murni berasal dari aspirasi rekan-rekan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia, bukan hasil konsep sepihak atau intervensi dari pengurus pusat.

Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 4 Menit

 

Melalui GSP, KAI ingin memastikan bahwa kehadiran para advokat dari berbagai wilayah Indonesia di Pulau Lombok tidak hanya berfokus pada urusan eksekutif internal organisasi belaka. KAI bertekad melahirkan warisan ilmu pengetahuan hukum yang nyata, terukur, dan berguna bagi masyarakat pedesaan. Program ini diharapkan menjadi sebuah warisan abadi dari KAI yang dipersembahkan khusus bagi masyarakat NTB.

 

"Kita tidak hanya berputar memikirkan diri kita sendiri. Namun, membuat legacy bagaimana meninggalkan ilmu dan pengetahuan, khususnya untuk warga desa di seluruh Lombok," tambah Heru dengan nada optimis.

 

Hal yang paling menarik dan patut diacungi jempol dari program GSP ini adalah besarnya dukungan finansial dan fasilitas total yang diberikan oleh Pemprov NTB. Kerja sama ini sama sekali tidak membebani anggaran internal kas organisasi KAI. Heru pun menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang mendalam kepada Gubernur NTB beserta seluruh jajaran instansi terkait atas sinergi luar biasa tersebut.

 

"Kami tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Semuanya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi NTB," ungkap Heru secara terbuka di hadapan para peserta dan perwakilan kementerian yang hadir.

 

Momen pelaksanaan rakernas kali ini dirasakan menjadi semakin spesial dan emosional karena bertepatan langsung dengan Hari Ulang Tahun (HUT) KAI yang ke-18. Usia belia yang matang dalam mengawal penegakan hukum di tanah air. Puncak perayaan syukur tersebut berlangsung meriah pada Sabtu (6/6) malam.

 

Sebagai wujud rasa syukur mendalam sekaligus pembuktian komitmen dalam menjaga mutu profesi advokat, DPP KAI akan menganugerahkan penghargaan dan apresiasi khusus. Penghargaan ini akan diberikan baik kepada institusi DPD yang dinilai berkinerja baik, maupun kepada individu anggota advokat yang menorehkan prestasi gemilang serta mampu menjadi sumber inspirasi bagi dunia penegakan hukum di Indonesia.

 

"Baik kepada Dewan Pimpinan Daerah yang memiliki prestasi, maupun rekan-rekan advokat yang secara pribadi memiliki prestasi dan menjadi inspirasi yang luar biasa," imbuh Heru.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info