Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan buruknya rasio ICOR Indonesia dibanding dengan negara-negara lain menandakan biaya investasi boros. Hal ini karena untuk menghasilkan output yang sama, Indonesia membutuhkan modal lebih besar dibandingkan negara-negara lain tersebut.
”Kenapa bisa ICOR boros, ini karena biaya investasi di Indonesia mahal, kenapa mahal korupsi, suap, birokrasi rumit dan aturan yang suka ganti-ganti dan semua yang buat biaya investasi mahal membuat ICOR tinggi,” ujar Bhima.
Alfin dan Bhima sepakat permasalahan dari dimensi hukum sangat berperan terhadap buruknya rasio ICOR tersebut. Alfin menjelaskan korupsi dan birokrasi yang rumit berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha. Sehingga, Pelaku usaha menghadapi ketidakpastian waktu dan biaya tambahan yang tidak perlu, seperti pungutan liar dan prosedur yang tidak transparan. Hal ini memperburuk iklim investasi dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand.
Sementara itu, dia juga menyampaikan praktik korupsi juga menjadi permasalahan utama. Alfin yang memiliki pengalaman panjang sebagai praktisi hukum, menyampaikan korupsi terjadi dari tahap perizinan usaha, pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga penyelesaian sengketa.
”Dari pengalaman saya, korupsi sering kali terjadi pada tahap perizinan usaha, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penyelesaian sengketa,” ungkap advokat yang berkarir sebagai kurator dan pengurus ini.
Sementara itu, Bhima juga menambahkan buruknya ICOR dipengaruhi prosedur bea dan cukai dalam perdagangan lintas batas negara dan buruknya infrastruktur yang mempengaruhi tingginya biaya logistik. Selain itu, masih minimnya infrastruktur teknologi pada bisnis juga berdampak terhadap ICOR secara jangka panjang.
”Jadi kalau investasi bikin pabrik di Indonesia kalah kompetitif dengan negara lain karena biayanya lebih mahal. Maka ICOR Indonesia tinggi,” tegasnya.
