Kasus dugaan korupsi yang menyeret Rektor Universitas Lampung (Unila), Karomani menjadi perhatian publik saat ini. Penerimaan jalur mandiri Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dianggap menjadi titik rawan korupsi.
Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Totok Amin Soefijanto menyampaikan transparansi, pengawasan dan kontrol penerimaan jalur mandiri yang lemah menjadi celah korupsi dunia pendidikan.
Ia melanjutkan, penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri masih sangat dibutuhkan, tidak hanya karena ini menjadi sumber pendapatan penting buat kampus, tetapi juga untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dari keluarga mampu untuk membayar lebih sebagai bagian dari skema subsidi silang.
Baca Juga:
Problem yang sifatnya pribadi, yaitu korupsi atau penyalahgunaan wewenang, sebaiknya diatasi dengan meningkatkan keandalan sistem penerimaan jalur mandiri dan mendorong transparansi prosesnya.
Totok mengingatkan, jangan hanya karena satu kesalahan dalam mengatasi persoalan integritas, komitmen, dan ketamakan perorangan, kita menghapus semuanya.
Momen ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara keseluruhan, dengan fokus untuk mengembalikan kepercayaan publik, dan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan perguruan tinggi.
Jalur SNMPTN dan SBMPTN sudah bagus menjaring calon mahasiswa secara nasional dan masif, dengan biaya yang relatif terjangkau. Jangan sampai jalur-jalur di "paket hemat" tersebut menjadi mahal, karena penghapusan jalur mandiri.