Komitmen lembaga donor sementara ini masih ancer-ancer terhadap apa yang harus mereka konfirmasi lagi. Sebagian berupa hibah (grant) tapi juga ada komponen hutang. Alokasi dalam program kerjanya adan ditentukan bersama dalam WG.
Makanya bargaining position kita (Indonesia, red) harus kuat. Ini lho yang kita perlukan ujar sumber hukumonline. Dia mengakui memang akan ada negosiasi sesuai kepentingan negara atau lembaga donor. Misalnya soal peningkatan iklim investasi. Tapi, kalau memang sejalan dengan kita, tidak ada masalah kan tuturnya sambil menambahkan bahwa pertemuan tingkat WG ini belum dipastikan jadwalnya.
Utang Baru
Hasil lain dari pertemuan itu, negara-negara anggota CGI beserta lembaga donornya menyepakati untuk menawarkan paket pinjaman dan hibah senilai AS$ 5,4 miliar yang dapat digunakan pada tahun 2006.
Tawaran yang nantinya berupa dana segar ini terdiri dari AS$ 3,9 miliar ditawarkan untuk diserap melalui APBN, sedangkan AS $ 1,5 miliar didonasikan langsung ke masyarakat tanpa melibatkan pemerintah sehingga berstatus nonbudgeter.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, total kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2006 diperkirakan mencapai AS$ 16,7 miliar- AS$ 17 miliar, termasuk untuk membayar utang senilai AS$ 12,3 miliar. Pemerintah memperkirakan hanya mampu mendapatkan dana AS$ 12 miliar- AS$ 12,3 miliar dari pembiayaan dalam negeri, antara lain emisi surat utang negara. Itu berarti ada kekurangan sekitar AS$ 4,4 miliar yang dibutuhkan untuk memenuhi pembiayaan APBN. Sumbernya dari luar negeri, katanya.
Dalam kaitan itulah CGI menyampaikan komitmen untuk mendanai kekurangan pembiayaan tersebut sebesar AS$ 3,9 miliar, berupa pinjaman program, pinjaman proyek, dan hibah. Total hibah dalam APBN ditetapkan AS$ 200 juta. Ditambah hibah yang ada di APBN itu sebesar AS$ 1,5 miliar, maka total hibah yang tersedia mencapai AS$ 1,7 miliar dollar AS.
Penarikan pinjaman luar negeri yang ditetapkan dalam APBN 2006 mencapai Rp 35,1 triliun atau sekitar AS$ 3,5 miliar dollar AS (kurs Rp 9.900). Jumlah itu terdiri atas pinjaman program Rp 9,9 triliun dan pinjaman proyek Rp 25,5 triliun. Dalam APBN Perubahan 2006, pemerintah memperkirakan ada penambahan jumlah pinjaman proyek dari Rp 25,5 triliun menjadi Rp 25,9 triliun akibat perubahan kurs. Sementara pinjaman program meningkat dari Rp 9,9 triliun menjadi Rp 14 triliun.