Revisi UU Advokat, Quo Vadis?
OPINI

Revisi UU Advokat, Quo Vadis?

Bagaimanapun, organisasi advokat Indonesia kini berada dalam persimpangan jalan sejarah? Kita sedang diuji apakah kita dapat mewujudkan organisasi advokat yang benar-benar independen, kredibel, dan diperhitungkan atau justru sebaliknya? Jika generasi advokat saat ini berhasil mewujudkannya, maka mereka akan dikenang oleh sejarah nama-baiknya.

•Bacaan 5 Menit
TL
Penulis Opini

Perdebatan apakah organisasi advokat itu mesti single bar (satu organisasi advokat yang tunggal) atau multi-bar (banyak organisasi advokat) sudah tidak relevan, tidak penting lagi alias sudah usang. Hal ini tercermin dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 126/PUU-XXIV/2026 yang meminta pembentuk undang-undang untuk segera melakukan pembaruan terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya terkait pembenahan tata kelola organisasi advokat. Inilah persoalan yang menyita energi begitu lama di kalangan advokat.

TM. Luthfi Yazid. Foto: Istimewa
TM. Luthfi Yazid. Foto: Istimewa

Namun timbul pertanyaan, apakah cukup waktu selama 2 tahun untuk melakukan pembaruan terhadap UU Advokat sejak putusan dibacakan? Apakah para pimpinan advokat atau para advokat akan legowo, saling bisa bertoleransi, berempati, berbesar jiwa, saling menghargai serta kompak untuk mewujudkan profesi advokat yang berkualitas, berintegritas dan terhormat (officium nobile)? Bukankah tugas konstitusional seorang advokat adalah menegakkan keadilan bagi siapapun (justitia omnibus)?

Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut - yang hanya akan dapat dijawab oleh Sejarah -, penulis memberikan apresiasi terhadap putusan MK tersebut dan menganggapnya sebagai momentum penting melakukan reformasi profesi advokat secara menyeluruh guna memperkuat kualitas penegakan hukum, meningkatkan akuntabilitas profesi, serta memperluas akses bagi para pencari keadilan (justice seekers). Untuk itu, penulis mengusulkan agar revisi UU Advokat berlandaskan pada tiga prinsip utama yakni perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan, penguatan independensi profesi advokat sebagai penegak hukum, dan peningkatan akuntabilitas profesi melalui pengawasan yang transparan dan efektif.

Selain itu, beberapa aspek fundamental dan futuris hendaknya dapat menjadi perhatian. Pertama, rekonstruksi advokat sebagai Constitutional Officer. Selama ini advokat dipahami semata-mata sebagai profesi privat. Padahal, secara konstitusional, Pasal 24 UUD 1945 menempatkan penegak hukum (advokat) sebagai salah satu unsur penting dalam sistem peradilan dalam rangka menata dan menjamin sistem peradilan yang merdeka (lihat Pasal 24 (1) UUD Tahun 1945). Sebab itu, dapat dimengerti mengapa para founding fathers, pendiri bangsa yang bergelar Meester in de Rechten (Mr.) juga seorang jurist atau advokat. Misalnya, Mr. Mohammad Roem, tokoh utama dalam Perjanjian Roem-Roijen. Dalam peran publiknya, Roem juga pernah menjabat sebagai Menlu dan Mendagri. Juga Mr. Kasman Singodimedjo yang pernah menjadi Jaksa Agung. Mohammad Yamin, anggota BPUPKI serta tokoh penting dalam diskusi soal perumusan dasar negara. Ahmad Subardjo sebagai Menlu, Johannes Latuharhary anggota BPUPKI dan PPKI, serta delegasi Perundingan Roem-Roijen, AA Maramis anggota BPUPKI, dan lain-lain. Kontribusi publik mereka juga tercatat harum dalam sejarah bangsa ini.

Karena itu, penulis menawarkan: (i) Advokat harus diposisikan sebagai constitutional legal profession; (ii) Fungsi advokat bukan hanya membela klien tetapi menjaga due process of law, turut mewujudkan free and impartial tribunal; (iii) Kedudukan advokat disejajarkan secara fungsional dengan hakim, jaksa, dan penyidik sebagai pilar penegakan hukum. Jika pemerintah mengetahui konsep tersebut, implikasinya atau konsekuensi logisnya adalah organisasi advokat yang diakui oleh negara harus memiliki: (i) Standar etik nasional tunggal; (ii) Standar pendidikan nasional tunggal; dan (iii) Sistem pengawasan nasional yang independen.

Kedua, dibentuknya semacam National Bar Council sebagai gagasan untuk menindaklanjuti Putusan MK No.126/2026. Gagasan ini dapat memperkuat amanat putusan MK tersebut sekaligus mengatasi akar masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat yaitu terfragmentasinya organisasi advokat.

Solusinya bukan memberangus kebebasan berserikat, melainkan membentuk lembaga independen atau semi-independen yang berfungsi sebagai regulator profesi advokat nasional. Arah ini juga sejalan dengan pertimbangan MK mengenai perlunya tata kelola yang proporsional, terintegrasi, independen dan akuntabel.

uu advokatrevisimahkamah konstitusiputusan mkpengujian undang-undang
TM. Luthfi Yazid
TM. Luthfi Yazid

Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), alumnus School of Law, University of Warwick Inggris (2002), LEAD Program, USA (1994-1996)

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info