Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kemiskinan Kewilayahan sedang disusun untuk memperkuat UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras, di Jakarta, Selasa (4/12).
"Kami sedang menyusun PP mengenai pelaksanaan penanganan fakir miskin kemudian juga mengenai PP penerimaan iuran bantuan salah satunya mengenai data dan koordinasi," kata Hartono.
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial menjadi leading sektor dalam menangani fakir miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2011, penduduk miskin berjumlah 29,89 juta jiwa (12,36 persen), menurun dibandingkan Maret 2011 berjumlah 30,02 jiwa (12,49 persen). Penurunan angka kemiskinan ini diharapkan mencapai target penurunan menjadi 8-10 persen pada 2014.
Kementerian Sosial telah melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan sosial dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (Kube), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan pendampingan sosial serta program-program lainnya termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Untuk 2013, Alokasi anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp5,6 triliun, mengalami peningkatan sebesar 23,14 persen dibandingkan sebelumnya yaitu Rp4,5 triliun dimana sebagian besar untuk PKH.
Anggaran untuk PKH pada 2012 sebesar Rp1,8 triliun untuk 1.516.000 keluarga sangat miskin (KSM) meningkat menjadi Rp2,8 triliun pada 2013 untuk 2,4 juta keluarga sangat miskin.
Kementerian Sosial sendiri mengaku siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan masalah kemiskinan. "Kami siap saja dan tinggal tunggu data dan apa yang ingin diusulkan untuk program penanggulangan kemiskinan terutama yang di perkotaan," kata Hartono
Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan dalam berbagai program misalnya bedah kampung untuk kawasan kumuh, pembinaan untuk warga di daerah aliran sungai dan di bantaran rel kereta api.
"Kami siap dan nanti dari Pemprov DKI kalau sudah dimasukkan data kita akan turun sama-sama melihat ke lapangan," pungkasnya.