RUU Cipta Kerja dan Risiko Pengabaian Kerusakan Lingkungan Hidup
Berita

RUU Cipta Kerja dan Risiko Pengabaian Kerusakan Lingkungan Hidup

Penghapusan Izin Lingkungan tidak sesuai dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan justru menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum.

Hukumonline News
Hukumonline News
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 2 Menit

 

Selain itu, sanksi pidana terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dibutuhkan karena ada beberapa kondisi di mana hanya melalui sanksi pidana, biaya (dalam arti luas tidak terbatas moneter) yang harus dikeluarkan pelaku usaha dan pemerintah dalam menanggung konsekuensi bisa lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan. Dengan demikian, tujuan memberi efek jera lebih bisa tercapai.

 

Tanpa ancaman sanksi pidana, pelaku perusakan atau pencemaran akan secara tidak langsung mendapat ‘insentif’ untuk melakukan pelanggaran sementara pihak yang punya itikad baik untuk patuh atau lebih dari patuh akan berpikir untukmenurunkan kualitas kepatuhannya.

 

Jika sampai terjadi demikian, dampak negatif bagi lingkungan akan ditanggung oleh masyarakat dan negara sehingga berpotensi menghambat pembangunan. Sebaliknya, pihak yang senantiasa taat akan mendapat ‘disinsentif’ karena akan terus mengeluarkan biaya lebih untuk patuh dibandingkan pihak yang tidak taat.

 

ICEL sendiri telah membuat catatan terhadap RUU Cipta Kerja. Catatan ICEL yang dipublish pada 13 Februari tersebut bertujuan menjelaskan kepada publik mengenai isi dari RUU dan cara memahami dengan cepat masalah, potensi masalah atau bahkan peluang yang ada.  

 

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan tidak benar Analisis mengenai Dampak Lingkungan akan dihapus dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law inisiatif pemerintah.

 

Ia menjelaskan aspek lingkungan hijau tetap akan dibahas secara seksama dengan penetapan standar lingkungan, yang menurutnya bagian dari penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal).

 

"Jadi tidak benar kalau amdalnya mau dihapus (dengan Omnibus Law)," ujar Siti Nurbaya saat ditemui sedang mendampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan Surat Presiden terkait RUU Omnibus Law Ciptaker di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2) lalu.

 

Menurutnya, standar lingkungan akan diatur pemerintah agar pemerintah mempunyai daya paksa (enforce) untuk mempersoalkan dampak lingkungan yang rusak oleh proyek industri. Dia mengatakan jika ada proyek industri skala sedang atau menengah pun akan tetap menggunakan standar yang sedang disusun untuk ditetapkan juga melalui peraturan pemerintah.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info