Sehingga, tanpa izin lingkungan, pemerintah akan kesulitan untuk melakukan pengawasan dan menegakan hukum. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk memastikan ketaatan. Izin lingkungan memudahkan tercapainya tujuan pengawasan karena pada saat Pemerintah memutuskan akan menerbitkan izin atau tidak,
“Apabila izin lingkungan dihilangkan, birokrasi untuk melakukan pengawasan berpotensi lebih rumit dan tidak terkoordinasi. Demikian halnya dengan data yang berpotensi sulit diakses karena tidak mudah diintegrasikan. Izin biasanya diperlukan terhadap kegiatan yang memerlukan pengawasan khusus,” jelasnya.
(Baca: Menyoal Kewenangan Presiden Batalkan Perda Kabupaten/Kota di RUU Cipta Kerja)
Selain penghilangan Izin Lingkungan, risiko pengabaian kerusakan lingkungan juga terlihat dari penghilangan sanksi pidana bagi pelanggaran izin. Hal ini akan memberi sinyal positif bagi pelaku usaha untuk memilih mengabaikan lingkungan hidup.
Menurut Raynaldo, pengaturan hukum pidana pada prinsipnya adalah mengatur suatu perbuatan yang berdasarkan norma sosial masyarakat adalah salah atau setidaknya bertujuan untuk mendorong terwujudnya norma sosial yang menyatakan perbuatan tersebut salah.
Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pidana terkait izin lingkungan berlaku bagi kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak atau mencemari lingkungan namun tidak memiliki izin lingkungan atau tidak menjalankan sanksi administrasi.
Sehingga, pelanggaran terhadap izin sangat mungkin berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, bahkan sangat mungkin pula berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan mengancam nyawa masyarakat terdampak. Dengan demikian, penghapusan sanksi pidana bagi perbuatan pengabaian, perusakan dan pencemaran lingkungan sama saja dengan menganggap bahwa perbuatan tersebut bukan kesalahan.
“Dengan pemahaman demikian, pelaku usaha tidak akan menganggap perbuatan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan tersebut sebagai kesalahan. Konsekuensinya, pelaku usaha akan abai terhadap upaya-upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan serta perlindungan lingkungan hidup,” jelas Raynaldo.
















