Tuntas sudah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) antara Badan Legislasi (Baleg), pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kendati menuai kritik atas cepatnya pembahasan di tingkat I, namun keputusan sudah diambil untuk memboyong ke dalam forum selanjutnya di paripurnakan menjadi UU.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan dari 9 fraksi telah memberikan pandangan mininya. Setidaknya ada delapan fraksi partai yang memberikan persetujuan. Yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Demokrat, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sementara satu fraksi yakni PKS menolak RUU DKJ diboyong ke paripurna.
“Apakah RUU DKJ bisa kita teruskan untuk pengambilan keputusan tingkat II pada persidangan paripurna terdekat? Setuju ya,” ujarnya dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU DKJ di Komplek Gedung Parlemen, Senin (18/3/2024).
Anggota Baleg dari Fraksi PDIP, Putra Nababan dalam pandangan mini fraksinya mengapresiasi pembahasan RUU DKJ yang dilakukan DPR, DPD, dan pemerintah. RUU ini menjadi penuntun arah pengembangan dan kebijakan Jakarta setelah dilakukan pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jakarta sebagai kawasan aglomerasi berperan strategis terhadap perekonomian nasional.
Baca juga:
- LBH Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Harus Libatkan Partisipasi Publik
- Jakarta Bakal Menjadi Kawasan Aglomerasi
- Gerak Cepat Baleg Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Politisi partai berlambang banteng itu mengatakan bentuk pemerintahan Jakarta yang tetap dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung mampu menghasilkan pemimpin yang demokratis. Memahami persoalan Jakarta sehingga diharapkan dapat melahirkan inovasi.
“Berkaitan pembahasan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, fraksi PDIP menyatakan sikap menyetujui RUU PDKJ untuk dibahas padda tingkat selanjutnya,” ujar politisi yang pernah berprofesi sebagai jurnalis itu.
Anggota Baleg dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, mengatakan fraksinya berterima kasih terhadap berbagai keputusan yang telah disepakati terhadap RUU DKJ. Antara lain pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan suara terbanyak. Mengenai kawasan aglomerasi hal ini sesuai kewenangan atributif dan konstitusi, di mana Ketua dan anggota Dewan Aglomerasi ditunjuk dan ditetapkan Presiden.
“Berdasarkan uraian itu kami fraksi partai Golkar menyetujui RUU DKJ ditetapkan menjadi UU dan diproses sesuai mekansime yang berlaku,” ujarnya.
Apresiasi terhadap pembahasan RUU DKJ ikut disampaikan anggota Baleg DPR RI fraksi Gerindra, Obon Tabroni, menurutnya Jakarta butuh solusi komprehensif untuk mengatasi beragam persoalan yang dihadapi selama ini seperti pertumbuhan penduduk, penurunan fungsi lingkungan, macet, limbah, banjir dan lainnya.
RUU DKJ perlu menyebut secara menyeluruh kedudukan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, global, dan kawasan aglomerasi. Tujuannya untuk mempertegas pedoman pembangunan Jakarta ke depan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKJ sudah selayaknya dipilih langsung rakyat melalui pemilihan kepala daerah.
“Berdasarkan pandangan dan catatan diatas kami fraksi gerindra setuju RUU DKJ dilanjutkan dalam proses selanjutnya sesuai proses yang berlaku,” ujar mantan Deputy President Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu.
Anggota Baleg dari fraksi Nasdem, Charles Meikyansyah mengapresiasi RUU DKJ mempertahankan hak politik warga Jakarta terutama dalam mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Pilkada langsung. Hal itu sebagai bentuk partisipasi warga dalam mengelola Jakarta. Dia mencatat Ketua dan anggota kawasan aglomerasi tidak diatur jelas dalam RUU DKJ.
Pengaturan itu penting agar posisi Dewan Aglomerasi tidak mengganggu tugas dan fungsi Gubernur dan Wakil Gubernur. Fungsi Dewan Aglomerasi sebagai fasilitator. Charles menegaskan dipindahkannya Ibu Kota Negara ke IKN dan berubahnya Jakarta menjadi DKJ jangan hanya sekedar jadi bancakan proyek, tapi menjalankan mandat konstitusi.
“Setelah mempelajari RUU DKJ, fraksi NasDem menerima RUU DKJ dengan catatan menolak pengaturan tentang penunjukan Dewan Kawasan aglomerasi sebagaimana disebut diatas serta beberapa catatan lain,” urainya.
Mewakili fraksi PKB, anggota Baleg DPR, Luluk Nur Hamidah, mengatakan sejak awal fraksinya mendesak pembahasan RUU dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Perlu menggandeng pemangku kepentingan secara luas membahas RUU DKJ.
Harapannya, UU yang dihasilkan nanti bermanfaat bagi pemerintah dan rakyat. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ harus tetap melalui Pilkada langsung dan demokratis sebagaimana UU Pilkada. Langkah itu demi memantapkan sistem demokrasi. “Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui RUU DKJ untuk dibahas di paripurna DPR RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.
Anggota Baleg fraksi partai Demokrat, Herman Khaeron, berpendapat RUU DKJ menjadi instrumen legislatif yang strategis untuk mengakomodasi pemindahan ibu kota. RUU DKJ diharapkan menjadi landasan hukum yang kokoh untuk mengatasi masalah yang ada. Mengingat substansi yang dibahas rumit, dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, proses penyusunan RUU DKJ perlu melibatkan pemangku kepentingan secara aktif.
Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta, kalangan masyarakat sipil, dan ahli hukum. Tujuannya untuk memastikan kebijakan ini tak sekedar memenuhi aspek adminstrasi tapi juga kepentingan masyarakat. Herman menyebut salah satu catatan fraksinya mengenai pembentukan kawasan aglomerasi untuk diselaraskan dengan prinsip desentraslisasi sebagaimana mandat konstitusi.
“Berdasarkan catatan itu fraksi partai Demokrat menyeteujui RUU DKJ dibahas di tingkat selanjutnya,” paparnya.
Anggota baleg DPR fraksi PAN, Guspardi Gaus, yakin Jakarta menjadi kota global yang mandiri. Jakarta punya modal memadai untuk mencapai cita-cita itu antara lain infrastruktur terintegrasi dan SDM yang semakin berkembang. Kendati demikian Jakarta masih menghadapi beraneka ragam persoalan seperti pengelolaan lahan, air bersih, dan lainnya.
Sekalipun mahkota Jakarta sebagai Ibukota Negara telah dicopot, tapi Jakarta memiliki otonomi khusus yang bentuknya tak jauh beda seperti Ibukota Negara. Pemilihan anggota Dewan Aglomerasi oleh Presiden dinilai sesuai prinsip presidensial. “Fraksi PAN menyatakan menerima hasil pembahasan RUU DKJ untuk kemudian dapat di tindaklanjuti sesuai mekaknisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Anggota Baleg DPR RI fraksi PPP, Anas Thahir, berpandangan RUU ini harus mempertahankan aspek kekhususan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan penopang ekonomi nasional. Selama ini regulasi Jakarta belum berpihak kepada budaya asli Betawi. Partai politik berlambang Ka’bah ini mendorong lembaga adat dan kebudayaan untuk masuk dalam batang tubuh.
“RUU DKJ dilanjutkan pembahasan ke tingkat lanjut sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.
Hormati yang tidak sepakat
Satu-satunya yang menolak RUU DKJ yakni fraksi PKS. Anggota Baleg fraksi PKS, Ansory Siregar menyebut antara lain RUU DKJ dibahas secara tergesa-gesa. Sehingga minim melibatkan partisipasi publik secara bermakna. “Kami menyatakan menolak RUU DKJ,” tegasnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi pendapat mini fraksi yang secara mayoritas setuju RUU DKJ dibawa dalam sidang paripurna DPR. Dia menghargai fraksi yang tidak sepakat terhadap beleid yang mengatur khusus tentang Jakarta. Pemerintah berharap kelak Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan global.
“Pemerintah setuju agar dilanjutkan untuk mengambil keputusan di rapat paripurna tingkat 2 DPR RI,” harapnya.
Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni, menyatakan intinya DPD RI mendukung RUU DKJ dibahas lebiih lanjut dalam pembahasan tingkat II. Setelah tak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta harus punya kekhususan yang diberikan secara penuh.
Dengan begitu, pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa mandiri melaksanakan tugas pemerintahan termasuk mengelola aset tanpa dikekang persoalan teknis pemerintah pusat. Keberadaan kebudayaan Betawi harus dijaga agar tidak tergerus kemajemukan Jakarta, apalagi targetnya menjadi kota global.
“Kami berharap penyusunan RUU ini tak hanya memenuhi kewajiban formal atau memenuhi konsekuensi yuridis adanya pemindahan ibu kota negara. Tapi RUU ini harus berdampak nyata bagi kehidupan masyarkaat,” pungkasnya.
















