Penugasan anggota Polri di luar institusi Polri menuai sorotan publik dan menjadi polemik. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui beberapa putusannya telah menegaskan garis batas konstitusional terkait penugasan tersebut sebagaimana putusan No.114/PUU-XXIII/2025 dan No..223/PUU-XXIII/2025.
Akademisi, Prof Cecep Darmawan, mengatakan Pasal 28 ayat (1) RUU Polri mengatur Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Pasal 28 ayat (2) RUU Polri menyebut anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
Menurutnya ketentuan Pasal 28 ayat (1) perlu ditambah mekanisme pengawasan dan sanksi tegas terhadap pelanggaran ketentuan tersebut untuk menjamin implementasi prinsip netralitas Polri dalam setiap proses politik dan pemilihan umum (Pemilu). Begitu pula Pasal 28 ayat (2) perlu ditambah ketentuan yang memperkuat pendidikan politik dan demokrasi bagi anggota Polri sehingga mampu memahami dinamika kehidupan politik secara profesional.
Dia menyoroti Pasal 28 ayat (3) RUU Polri yang mengatur anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Polri setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ketentuan ini dinilai sudah tepat dan perlu ditegaskan sebagai prinsip umum.
“Untuk menjaga profesionalisme dan menghindari konflik kepentingan,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (5/6/2026).
Baca juga:
- Pemerintah Sodorkan 112 DIM ke DPR, RUU Polri Siap Digodok
- RUU Polri Perlu Perkuat Kompolnas Sebagai Lembaga Pengawas
- Menarik Garis Batas Polri di Luar Institusi
Kendati demikian, Prof Cecep memberi catatan kritis terhadap Pasal 28 ayat (4) RUU Polri yang mengatur ketentuan pengunduran diri atau pensiun dari dinas kepolisian dikecualikan bagi anggota Polri yang menduduki jabatan yang memiliki sangkut paut dengan fungsi, tugas, dan wewenang Polri.
















