Tuntutan publik untuk mereformasi Polri memasuki babak baru setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk usulan revisi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kini, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri sebagai usul inisiatif DPR setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan dalam rapat paripurna, Rabu (20/5/2026).
“Apakah RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI? Setuju!” ujar Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa saat menanyakan ke anggota dewan dalam rapat paripurna soal persetujuan RUU Polri menjadi inisiatif DPR.
Secara umum, seluruh fraksi menilai revisi UU Polri diperlukan karena beleid tersebut telah berusia lebih dari dua dekade. Perubahan dinilai penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, termasuk UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Baca juga:
- Frasa Gangguan Ketertiban UU Polri Dinilai Ancam Kebebasan Berpendapat
- RUU Polri Perluas Kewenangan Tanpa Pengawasan, Rentan Menekan Minoritas
Terpisah, anggota Komisi III DPR, Safaruddin, mengatakan meski RUU Polri merupakan usul inisiatif DPR, pembahasannya tetap akan dilakukan bersama pemerintah. Menurutnya, rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) akan menjadi pedoman dalam pembahasan, termasuk penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
“Bagaimana Kompolnas sebagai pengawas eksternal diberikan wewenang lebih besar dan (rekomendasinya, -red) mengikat harus dijalankan Polri,” kata politisi PDI Perjuangan itu dalam diskusi di stasiun TV nasional, Rabu (20/05/2026) kemarin.
RUU Polri juga mengatur perpanjangan usia pensiun dari 58 menjadi 60 tahun, dan hingga 63 tahun untuk jabatan tertentu. Selain itu, revisi ini mengusung reformasi rekrutmen yang transparan dan bebas praktik titipan maupun pembayaran tertentu guna menciptakan SDM Polri yang profesional. Reformasi turut mencakup pelatihan dan rotasi jabatan berbasis meritokrasi sesuai kompetensi dan profil jabatan.
